Setujui Penundaan Pilkada, Gerindra Minta Pelaksanaan Setelah Ekonomi Membaik

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Partai Gerindra sepakat untuk menunda pelaksanaan Pilkada 2020. Menurut Gerindra, anggaran pilkada bisa dialihkan ke dalam penyelesaian wabah covid-19 (Corona) dan pemulihan ekonomi. 

"Saat ini memang wabah Corona sedang merajalela. Kami saat ini tengah melihat rencana Perppu APBN-P yang diajukan pemerintah kepada kita," kata Anggota DPR RI yang juga Ketua DPD Gerindra Jatim, Soepriyatno kepada Surya.co.id ketika dikonfirmasi di Surabaya, Senin (30/3/2020). 

Menurutnya, dua hal yang seharusnya menjadi fokus APBN-P adalah penyelesaian wabah covid-19 (Corona) dan pemulihan ekonomi.

"Kami melihat rencana solusi dari pemerintah untuk menangani dua isu ini," kata Soepriyatno.  

Menurutnya, memburuknya situasi tersebut cukup relevan apabila KPU sebagai pihak penyelenggara memilih untuk menunda pelaksanaan pilkada.

"Bisa ditunda setahun atau dua tahun. Sebab, menyangkut anggaran juga," katanya. 

"Sekarang, anggaran dialihkan untuk penanganan Covid-19 dan dampaknya di ekonomi. Sebab, dampaknya luar biasa, ini bukan main-main," katanya menambahkan. 

Di bidang ekonomi, Soepriyatno menyebut adanya pelemahan sektor industri dan wirausaha.

"Jangan sampai para pengusaha melakukan PHK. Ini malah bikin runyam lagi. Sehingga, disini lah peran pemerintah akan hadir," katanya.  

• Daftar 11 KA Wilayah Daop 8 Surabaya Batal Berangkat hingga April 2020 karena Darurat Corona, Cek!

• Aksi Bejat Pria di Kupang Rudapaksa Calon Anak Tiri, Modus Ajak Nonton YouTube, Ibu Curiga Lihat Ini

• Pasien Positif Covid-19 Meninggal Bertambah, Polda Jatim Siap Sumbang Tenaga Bantuan Pemakaman

Nantinya, pihaknya belum dapat memastikan lama penundaan pilkada tersebut.

"Bergantung dengan target pemerintah. Berapa lama pemerintah bisa menjamin penyelesaian wabah ini," katanya.  

Pihaknya mengakui bahwa partainya telah melakukan sejumlah persiapan di pilkada. Termasuk, memberikan rekomendasi ke sejumlah calon di beberapa daerah.  

"Ya mau bagaimana lagi? Anggaran untuk penanganan ini besar. Mengatasi ini butuh dana dan logistik. Prinsipnya, kami setuju dengan rencana KPU untuk menunda pilkada. Kami ingin pemerintah fokus untuk penanganan covid -19 dan dampak ekonominya," tegasnya kembali. 

Anggaran untuk pilkada serentak memang cukup besar. Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyebutkan anggaran penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 sebesar Rp9.936.093.923.393.

Anggaran itu telah disepakati oleh KPU bersama 270 kepala daerah melalui naskah perjanjian hibah daerah (NPHD). KPU menjelaskan anggaran Rp9 triliun itu merupakan bujet dari 270 daerah: 9 Provinsi diperoleh anggaran Rp1.378.971.076.550; 224 Kabupaten Rp7.439.855.692.668; dan 37 kota Rp1.117.267.154.175.