Di Masa Pandemi Virus Corona, DPRD Jatim Bakal Gelar Rapat Paripurna Online

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Bobby Constantine

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Setelah menuntaskan masa reses pertama, DPRD Jawa Timur bersiap menggelar rapat paripurna, Senin (13/4/2020) mendatang.

Rapat paripurna pertama di masa pandemi virus Corona (Covid-19) ini rencananya akan digelar dengan sistem daring (online).

Berdasarkan penjelasan Wakil Ketua DPRD Jatim, Anik Maslachah, rapat paripurna ini akan membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD Jatim tahun 2019.

"Untuk agenda pertama, kami akan mendapatkan nota penjelasan dari gubernur," kata Anik Maslachah kepada jurnalis ketika dikonfirmasi di Surabaya, Sabtu (11/4/2020).

• Fraksi Golkar DPRD Jatim Sisihkan Gaji Dua Bulan untuk Bagikan 5.000 Paket Sembako pada Warga

• Antisipasi COVID-19, PDI Perjuangan Pasuruan Ajak Masyarakat Gunakan Masker

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menerangkan, mekanisme batas waktu pembahasan APBD Murni, Perubahan Anggaran Keuangan (PAK), maupun LKPJ, telah ditentukan.

Hal ini sesuai dengan regulasi yang dibuat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Di sisi lain, menyikapi maklumat kapolri tentang social distancing dalam menghadapi Covid-19, DPRD Jatim memformat bentuk paripurna.

"Yang hadir 'hanya' perwakilan fraksi. Kemudian, yang tak hadir bisa melalui daring," kata Anik Maslachah menjelaskan.

• Ditunjuk Jadi Ketua Satgas Penanganan Corona Golkar Jatim, Begini Strategi Gus Hans

• Di Pilwali Surabaya 2020 , Golkar Resmi Beri Rekom Cak Mahfud Untuk Menangi Pilwali

Bagi yang hadir di rapat paripurna, nantinya akan diberikan jarak minimal dua meter.

"Nanti ada 2-3 kursi yang dikosongi. Hal ini sudah kami mulai sejak Rapat Badan Musyawarah (Bamus) awal pekan lalu," kata Anik Maslachah.

Sedangkan bagi yang tak hadir di dalam ruang paripurna, bisa mengikuti pertemuan melalui online dari ruang anggota, ruang fraksi, maupun kediaman masing-masing.

"Pada rapat nanti tak ada ketentuan kuorum. Sebab, sisanya mengikuti melalui daring," terang Ketua Perempuan Bangsa Jatim ini.

Selain membahas LKPJ, paripurna ini juga akan membacakan pengalihan anggaran APBD Jatim sebesar 2,38 triliun ke dalam penanganan virus Corona.

• Penanganan Covid-19, Wali Kota Surabaya Risma Distribusikan APD ke Rumah Sakit Se Surabaya

• 24 Kabupaten/Kota Masuk Zona Merah, Ada 23 Klaster Penyebaran Covid-19 di Jawa Timur

Menurut Anik Maslachah, pengalihan tersebut tak dilakukan dengan mengubah Perda, melainkan cukup dengan mengubah Pergub (Perubahan mendahului PAK).

"Sehingga, cukup dengan persetujuan pimpinan DPRD. Pada paripurna nanti, tinggal dibacakan," katanya.

Anik menambahkan, selain dilibatkan dalam pembahasan anggaran penanganan virus Corona, DPRD Jatim juga berharap dapat berpartisipasi dalam peruntukan anggaran ini.

"Kami ingin menggunakan fungsi pengawasan kami," katanya.

• UPDATE CORONA di Kabupaten Kediri Jumat 10 April, Ada 3 Tambahan Kasus Positif Covid-19, 1 Meninggal

• Pendaftaran Program Pra Kerja Dibuka, Wagub Jatim Emil Dardak Sarankan Buka Website MJC Dulu

"Pada prinsipnya, eksekutif bersama legislatif bersepakat. Nantinya, di dalam menyalurkan bantuan akan didampingi dewan di masing-masing dapil," lanjutnya.

Bantuan itu untuk tiga hal. Pertama, penyelesaian Covid-19 yang terdiri dari upaya preventif dan kuratif. Kedua, jaring pengaman sosial.

Ketiga, recovery ekonomi, bisa berupa Bantuan Langsung Tunai dan sembako.

"Di sini DPR memiliki hak untuk pengawasan," pungkasnya.

Editor: Dwi Prastika