Lokasi 56 Posko Pelayanan Prakerja Pemprov Jawa Timur, Khofifah: Catat Lokasi dan Nomor Teleponnya

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Pemprov Jatim menyiapkan 56 titik layanan yang berfungsi sebagai posko pendampingan untuk warga yang mendaftar program Kartu Prakerja terdampak pandemi Covid-19. 

Dalam siaran persnya, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan, posko-posko itu dibangun untuk memudahkan warga Jatim mengakses program Kartu Prakerja itu. 

Posko-posko itu, kata Khofifah, akan melayani para pencari kerja yang tidak dapat mengakses program Kartu Prakerja melalui perangkat telepon selulernya maupun perangkat mandiri. 

• Khofifah Kecewa Anak Muda Surabaya Masih Trek Trekan Saat Pandemi Covid-19, Bahkan di Depan Grahadi

• Bosan Work From Home? Gubernur Jatim Khofifah Beri Alternatif Work From Hotel

“Mulai hari ini kami buka tempat layanan pendampingan bagi mereka yang ingin mengakses program Kartu Prakerja, petugas dari kami akan membantu melakukan pendaftarannya,” kata Gubernur Khofifah, di Gedung Negara Grahadi, Senin (13/4/2020).

Lokasi 56 Posko Layanan Kartu Prakerja

Posko layanan pendampingan tersebut bisa diakses di 56 titik. Seperti di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Jalan Dukuh Menanggal Surabaya.

Selain itu posko pendampingan juga disediakan di 16 titik UPT Balai Latihan Kerja se Jawa Timur, kemudian juga dibuka di LTSA-UPT P2TK Jalan Bendul Merisi Surabaya, dan juga di Kantor Dinas Tenaga Kerja di 38 kabupaten kota se Jawa Timur.

“Layanan ini buka mulai hari ini sesuai jam kerja. Syaratnya juga sangat mudah. Cukup membawa KTP, sudah berusia 18 tahun, dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal,” tegas Gubernur Khofifah.

Dan bagi yang mendaftar program Kartu Prakerja dari rumah dan membutuhkan bantuan, juga masih ada layanan call center di nomor 031-8293097 dan 031- 8280254

Selain memberikan bantuan pendampingan untuk mendaftar program Kartu Prakerja, Pemprov Jatim juga terus melakukan pendataan nama-nama yang sudah masuk sebagai pegawai terdampak terkena PHK maupun yang dirumahkan akibat wabah covid-19 ini.

Hingga akhir pekan tanggal 11 April 2020, data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jatim menyebutkan bahwa jumlah pegawai di Jawa Timur yang dirumahkan ada sebanyak 20.036 orang. Sedangkan yang mengalami PHK ada sebanyak 3.315 orang.

Serta juga ada sebanyak 4.302 dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang juga terdampak covid-19 baik yang putus kontrak, bermasalah, maupun yang gagal berangkat.

Mereka adalah yang coba diusulkan Pemprov Jatim ke Kemenaker untuk mendapatkan program Kartu Prakerja. Selain itu juga ada sebanyak 43 ribu pekerja yang terkena PHK di Jatim sebelum wabah covid-19 yang juga diusulkan.

Sementara itu Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak juga menambahkan bahwa program Kartu Prakerja ini tidak otomatis didapatkan oleh mereka para pekerja yang terdampak covid-19. Melainkan juga diterapkan sistem seleksi.

“Jadi memang ada proses seleksinya, atau tidak otomatis. Nah tadi juga ada pertanyaan bagaimana jika dia yang sudah mendapatkan program jaring pengaman sosial tapi ternyata di tengah jalan dia dapat kartu prakerja karena ini kan sistem pendaftarannya bergelombang,” urai Emil.