Pilkada Sumenep 2020

Pilkada Sumenep 2020, Fattah Jasin Saat Terima Surat Tugas Dari DPP PKB, 'Saya Dapat Mandat'

Fattah Jasin mengaku mendapatkan surat tugas, bukan rekomendasi, dari DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk maju ke Pilkada Sumenep 2020.

TRIBUNJATIM.COM/SOFYAN ARIF CANDRA SAKTI
Fattah Jasin usai pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan serta mutasi pejabat tinggi pratama (eselon II) di Gedung Negara Grahadi Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Jumat (13/12/2019) 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Ali Hafidz Syahbana

TRIBUNJATIM.COM, SUMENEP - Fattah Jasin mengaku mendapatkan surat tugas, bukan rekomendasi, dari DPP PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) untuk maju ke Pilkada Sumenep 2020.

Kepada wartawan, Fattah Jasin menyebut surat tugas itu sebagai mandat dari PKB untuk menjadi calon bupati Sumenep.

"Saya, di surat tersebut sudah diberi amanah, diberi mandat untuk jadi calon bupati dari PKB," kata Fattah Jasin di DPC PKB Sumenep, Jalan Imam Bonjol Pangarangan Kota Sumenep, Minggu (12/4/2020).

Jadi Kepala Bakorwil Pamekasan, Fattah Jasin Merasa Didekatkan dengan Takdir

Akui Dapat Restu dari Gubernur Jatim Khofifah di Pilkada Sumenep, Fattah Jasin Gerak Cepat Survei

Dalam surat tugas itu, kata Fattah Jasin, tertulis tugasnya menjalin komunikasi dengan beberapa partai politik untuk membangun kekuatan dalam memenangkan Pilkada Sumenep 2020.

"Terkait surat tugas itu, kami dari awal sudah intensif silaturrahim dan melakukan komunikasi pembukaan. Sebelum nanti mengarah pada penentuan wakil, figur," kata pria yang menjabat Kepala Bakorwil Madura itu.

Berita sebelumnya, DPP PKB memberikan surat tugas pada Fattah Jasin untuk Pilkada Sumenep 2020.

Dalam surat tugas yang dipercayakan pada Bakal Calon Bupati Sumenep ini untuk melakukan komunikasi, konsolidasi dengan partai-partai lain dan menyatukan semua kekuatan dalam mendukung PKB memenangkan Pilkada Sumenep 2020.

Sekretaris DPW PKB Jawa Timur, Badrut Tamam mengatakan, surat tugas yang dari DPP PKB itu bukanlah bentuk rekomendasi dan melainkan hanya surat tugas.

"Bukan rekomendasi, yang dati DPP itu surat tugas. Sekali lagi bukan rekomendasi. Kalau rekomendasinya belum," kata Badrut Tamam, Minggu (12/04/2020).

Bupati Pamekasan ini melanjutkan, dalam surat tugas untuk Kepala Bakorwil Madura tersebut diberi batas waktu hingga 2 Mei 2020.

Halaman
12
Penulis: Ali Hafidz Syahbana
Editor: Adi Sasono
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved