Malam Ini Pemprov Jatim Rapatkan Pengajuan PSBB Malang Raya

TRIBUNJATIM.COM, GRESIK - Sekda Prov Jawa Timur Heru Tjahjono mengatakan bahwa malam ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur beserta Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Jatim akan mulai membahas usulan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang juga akan diterapkan di kawasan Malang Raya.

Pasalnya berkas pengajuan penerapan PSBB di kawasan Malang Raya kini sudah masuk ke meja sekda dan gubernur. Namun untuk keputusannya masih harus dilakukan kajian epidemiologi sebagai dasar dari penetapan PSBB di suatu wilayah.

"Ya terkait pengajuan PSBB di kawasan Malang Raya kami tadi malam sudah membahas permintaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ini. Tapi tidak bisa diputuskan begitu saha, tapi evaluasi tim dokter kita lihat lagi. Malam ini kita akan rapatkan kemungkinan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Malang Raya," tegas Heru yang diwawancara di Makodim 0817 di sela sela peninjauan dapur umum bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Kamis (7/5/2020) sore.

Sebelumnya disampaikan Gubernur Khofifah bahwa dalam menentukan suatu wilayah diterapkan PSBB dilihat dari kajian saintifik dan bukan kebijakan atau kepentingan politik. Hal itu disampaikan Khofifah karena beberapa waktu belakangan juga banyak yang menanyakan terkait rencana melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di tingkat satu provinsi.

• 86 Pedagang Pasar Kota Bojonegoro Reaktif Covid-19, Pemkab akan Lakukan Sosialisasi hingga Penutupan

• Gugus Tugas Pusat Bantu Jatim, Gerindra: Tandanya Perlu Perkuat Koordinasi Antar Rumpun

• Lapak Jasa Tukar Uang Baru di Jalan Pahlawan Surabaya Mulai Ramai, Pecahan 5 Ribu Paling Dicari

"Melakukan PSBB itu bukan keputusan politik tapi keputusan scientifik. Dalam menentukan keputusan PSBB Surabaya Raya misalnya, ada kajian para epidemiologi, ada Ikatan Dokter Indonesia, dan juga ada kajian juga dari Perhimpunan RS Indonesia, lalu ada Dr Joni dan Dr Kohar. Ada pola pembedahan Permenkes di sana," kata Khofifah Indar Parawansa Gubernur perempuan pertama Jawa Timur ini kepada TribunJatim.com.

Dari pembedahan tersebut dilihat kondisi wilayahnya adakah terjadi local transmission, lipatan penyebaran yang kemudian dilakukan skoring. Pembobotan itulah yang akhirnya menjadikan dasar suatu daerah bisa dilakukan PSBB ataukah tidak. Sehingga ia meminta masyarakat juga melihat kebijakan PSBB secara lebih bijaksana. (Fatimatuz zahroh/Tribunjatim.com)