3 Warga Tulungagung Dilaporkan Jadi Korban Human Trafficking di Arab Saudi, Dipekerjakan Tanpa Libur
Human Trafficking Watch melaporkan ada tiga warga Tulungagung menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Arab Saudi.
Penulis: David Yohanes | Editor: Hefty Suud
TRIBUNJATIM.COM, TULUNGAGUNG - Human Trafficking Watch (HTW) melaporkan tiga warga Tulungagung menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Informasinya, korban dengan inisial DK bersama dua orang temannya saat ini berada di Saudi Arabia dan tereksploitasi.
Ketua Umum HTW, Patar Sihotang mengungkapkan, tiga korban tersebut direkrut oleh sponsor yang ada di Tulungagung.
• Nekat Buka Kulkas Peninggalan Ibu yang Dilakban Puluhan Tahun, Pria Ini Menjerit, Isinya Mengerikan
• Terkuak Teka-teki 2 Istri Didi Kempot, Fakta Pernikahan Yan Vellia & Rahasia Saputri Istri Setianya
Mereka kemudian dikirim ke sebuah perusahaan penempatan yang ada di Jakarta.
“Setelah bekerja di sana, ternyata surat-suratnya semua palsu. Kerjanya juga tidak sesuai yang dijanjikan,” terang Patar, saat dihubungi lewat sambungan telepon.
DK dan dua temannya diberangkatkan Januari 2020 lalu.
• WNA Malaysia di Blitar Positif Corona Seusai Tes Swab, Pasien Masuk Klaster Ponpes Temboro Magetan
• FAKTA Temuan Ratusan OTG Corona di Jember, Wilayah Sebaran hingga 5 Ciri Orang Tanpa Gejala Covid-19
Selama di Arab Saudi, mereka bekerja lebih dari 8 jam per hari.
Mereka juga tidak pernah mendapat hari libur.
Padahal sebelum berangkat, mereka dijanjikan libur setiap hari Jumat.
• Gubernur Khofifah Bertekad Rawat Inap PDP, Target RS Darurat Corona Siap Beroperasi Pekan Ini
Demikian juga mereka juga digaji tidak layak.
Bahkan untuk biaya keberangkatan ke Arab Saudi, mereka juga masih menanggung utang.
“Membuat korban berutang dan membuat mereka tereksploitasi sudah termasuk TPPO,” tegas Patar.
Patar sudah melaporkan kasus ini ke Satgas TPPO Mabes Polri.
Saat ini nasib tiga orang ini masih menggantung di Arab Saudi.
Mereka akan dipulangkan, namun masih terkendala kebijakan lockdown yang diterapkan pemerintah Arab Saudi.