Virus Corona di Kota Blitar

Hasil Reses, DPRD Nilai Penanganan Dampak Ekonomi Warga Akibat Covid-19 di Kota Blitar Belum Merata

DPRD Kota Blitar menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Reses Masa Persidangan II Tahun 2020, Selasa (12/5/2020) malam.

Surya/samsul hadi
Suasana Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Reses Masa Persidangan II Tahun 2020, Selasa (12/5/2020) malam. 

TRIBUNJATIM.COM, BLITAR - DPRD Kota Blitar menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Reses Masa Persidangan II Tahun 2020, Selasa (12/5/2020) malam.

Dalam reses persidangan II ini, DPRD Kota Blitar fokus menjaring aspirasi terkait dampak ekonomi akibat pandemi virus Corona atau Covid-19 di masyarakat.

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kota Blitar, Yasin Hermanto dan Wakil Ketua II DPRD Kota Blitar, Agus Zunaedi serta diikuti sejumlah anggota DPRD Kota Blitar. Perwakilan anggota DPRD per daerah pemilihan (dapil) menyerahkan laporan hasil reses ke pimpinan rapat.

Usai rapat, Wakil Ketua II DPRD Kota Blitar, Agus Zunaidi menyampaikan reses persidangan II kali ini digelar lebih awal. Pelaksanaan reses juga berbeda dengan reses sebelumnya. Karena ada wabah virus Corona atau Covid-19, anggota DPRD tidak bisa mengumpulkan masyarakat untuk mengikuti reses.

"Kami yang datang ke rumah konstituen untuk menjaring aspirasi. Karena kami tidak bisa mengumpulkan konstituen di masa pandemi Corona," kata politikus PPP itu.

Sopir Angkot Geruduk Pendopo Malang Tagih Bantuan Rp 600 Ribu, Bupati Sanusi Beri Solusi Beras 10 Kg

Kontestan Liga Inggris Bisa Main di Kandang Masing-masing Saat Liga Dimulai, Dengan Syarat

Paguyuban Masyarakat Tionghoa Surabaya Salurkan Bantuan Sembako ke PW Muhammadiyah

Agus mengatakan dalam reses persidangan II ini, DPRD fokus soal dampak wabah Corona di masyarakat. DPRD mendapat banyak keluhan masyarakat terkait dampak wabahvirus Corona atau Covid-19. Khususnya dampak ekonomi yang dialami masyarakat akibat ada wabah Corona.

"Dampak ekonomi ini salah satunya dialami oleh pekerja seni. Pekerja seni tidak dapat penghasilan sama sekali, karena sudah tidak ada pentas lagi. Pekerja seni banyak jenisnya, mulai penyanyi, elekton, dan dalang," ujarnya.

Dikatakannya, masih banyak pekerja seni yang luput pendataan untuk menerima bantuan dari Pemkot Blitar. Menurutnya, hal itu menunjukkan pendataan yang dilakukan Pemkot Blitar di lapangan kurang maksimal.

"Itu yang harus diperhatikan. Seharusnya pemerintah jemput bola, jangan tunggu rakyat sambat. Wali Kota haru turun, perintahkan OPD, camat, lurah, sampai RT/RW untuk mendata warga yang terdampak secara ekonomi. Khususnya pekerja seni, belum terjangkau menyeluruh, baru sebagian kecil saja," katanya.

Selain itu, kata Agus, dalam reses persidangan II ini, anggota DPRD juga masih menerima keluhan terkait belum meratanya pemberian bantuan untuk warga terdampak wabah virus Corona atau Covid-19. Untuk itu, DPRD meminta Pemkot Blitar harus gencar terjun ke lapangan untuk memantau langsung warga yang terdampak wabah virus Corona atau Covid-19.

"Soal pemberian bantuan, kami sampaikan ke pemerintah jangan acara seremoni saja. Tapi turun ke lapangan. Para lurah, camat, dan kepala dinas harus terjun ke lapangan untuk mendata masyarakat yang merasakan dampak wabah virus Corona atau Covid-19," katanya. (sha/adv/Tribunjatim.com)

Penulis: Samsul Hadi
Editor: Yoni Iskandar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved