Buntut Risma Marah Soal Mobil PCR, Dua Parpol Gegeran, Ada yang Sebut Tak Perlu Malu Bela Rakyatnya

Laporan wartawan TribunJatim.com, Bobby Constantine Koloway

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Dua partai politik, PDI Perjuangan dan Partai Golkar jadi 'gegeran' menanggapi kemarahan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini soal operasional mobil PCR bantuan BNPB. 

Dalam sebuah video yang kemudian viral, terlihat Risma marah setelah tahu mobil PCR yang menurutnya untuk Surabaya malah dikirim ke kota lain, yaitu Lamongan dan Tulungagung. 

Menyoroti kemarahan Risma itu, Ketua Fraksi Golkar DPRD Jawa Timur Kodrat Sunyoto menyebut Risma seharusnya malu karena telah marah dinilai berlebihan.

• Kemarahan Risma Soal Mobil PCR Merembet ke Cekcok Partai, PDI Perjuangan dan Partai Golkar Berdebat

• Imbas Risma Marah soal Mobil PCR, DPRD Jatim Malu, Ketua Fraksi Golkar: Bicara Baik-baik kan Bisa?

• DPRD Jatim Minta Wali Kota Risma Tak Perlu Marah: Mobil Memang Bukan Diberikan untuk Kota Surabaya

Sorotan Kodrat Sunyoto itu pun langsung ditanggapi Fraksi PDI Perjuangan. Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Jawa Timur menyebut kemarahan Risma soal pengalihan mobil PCR adalah hal wajar.

"Teman Golkar bilang, apa Bu Risma tidak malu dilihat masyarakat ketika marah? Saya bilang, bagi PDI Perjuangan, kita tidak mengenal malu untuk membela rakyat," tegas anggota Fraksi PDIP DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono di Surabaya (Sabtu, 30/5/2020).

"Justru, kita malu kalau lebih membela kepentingan politik dukung-mendukung daripada membela rakyat,” ujar Denny melanjutkan.

Kemarahan Risma dinilai Deni Wicaksono cukup berdasar mengingat mobil laboratorium tes PCR semula dijadwalkan untuk Surabaya. Namun, tiba-tiba dialihkan oleh Pemprov Jatim ke daerah lain.

”Masyarakat sudah tahu rekam jejak Bu Risma dalam membangun Surabaya. Tipikal kepemimpinan PDI Perjuangan dan Bu Risma adalah berkorban untuk masyarakat," kata anggota Komisi E DPRD Jatim ini.

"Jadi apakah salah jika Bu Risma membela rakyatnya? Rakyatnya sudah menunggu untuk tes tapi kemudian batal karena mobil dialihkan ke daerah lain," ucapnya.

Deni mengingatkan, kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang merasakan susahnya rakyat. "Surabaya semestinya diletakkan dalam aspek prioritas dan strategis oleh Pemprov Jatim," katanya.

"Pemimpin di Pemprov Jatim harus singkirkan ego. Ketika rakyat Surabaya disuruh menunggu berjam-jam kemudian tes batal, di saat itulah pemimpin harus tampil melawan ketidakadilan,” ujar dia.

Ucapan Deni Wicaksono mendapat tanggapan Anggota Fraksi Golkar, Adam Rusdi. Politisi muda Partai berlambang pohon beringin ini meminta PDI P untuk bisa memisahkan peran Risma sebagai kader PDI P dan Wali Kota Surabaya.

"Kami mengkritik suul adab-nya Bu Risma (Wali Kota Surabaya). Bukan untuk mengkritisi statement rekan PDIP. Apa Bu Risma ini miliknya PDIP saja? Bukan milik orang Surabaya?," tegas Adam Rusdi di hari yang sama.

Adam kembali menegaskan bahwa Tri Rismaharini seharusnya bisa menjadi contoh masyarakat dalam menyelesaikan covid-19. "Kami mengkritisi Bu Risma sebagai Wali Kota Surabaya, karena Bu Risma milik warga Surabaya, bukan milik PDIP," katanya.

Adam yang juga Anggota Komisi E DPRD Jatim ini membeberkan, tidak pernah satu pun statemen Ketua Fraksi Golkar, Kodrat Sunyoto menyerang rekan partai lain. "Perbedaan pendapat itu saling mengisi, bukan untuk saling menjatuhkan," paparnya.

Pihaknya menambahkan, sebagai panutan publik, dalam hal ini Wali Kota Surabaya sebagai simbol pemerintahan di Kota Pahlawan. "Jadi, suul adab harus dijaga, apalagi sebagai panutan publik. Arek Suroboyo iku wani tapi santun," ujar Adam.

Sebelumnya, Fraksi Golkar di DPRD Jawa Timur memberikan tanggapan atas polemik Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Fraksi Golkar meminta permasalahan terkait mobil PCR itu diselesaikan dengan kepala dingin.

Kodrat Sunyoto, Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim mengatakan seorang kepala daerah seharusnya tidak perlu marah dalam menghadapi sebuah masalah. "Bicara baik-baik kan bisa. Malu dilihat masyarakat,” ujar Kodrat, Sabtu (30/5/2020).

Fraksi Golkar telah mengonfirmasi sejumlah pihak terkait masalah mobil PCR tersebut. Menurut Kodrat, mobil tersebut adalah bantuan dari BNPB untuk Pemprov Jatim.

“Mobil tersebut memang bukan untuk diberikan ke kota Surabaya. Namun, untuk Pemprov yang bisa digunakan di seluruh Jawa Timur termasuk Surabaya,” ujarnya.

Menurutnya, sikap emosional yang viral di medsos justru akan menggiring opini lain masyarakat. "Pemkot dan Pemprov harus sinergi untuk segera menurunkan jumlah penderita Covid-19 di Jatim ini. Jangan sampai pemimpin bertengkar, rakyat jadi korban,” ingatnya. (bob)