Breaking News:

MCW Soroti PPDB di Kota Malang Masih Buruk

Malang Corruption Watch (MCW) menyoroti tidak adanya perbaikan dalam pelayanan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) di Kota Malang yang diselenggaraka

Penulis: Sylvianita Widyawati | Editor: Yoni Iskandar
SURYA/SYLVIANITA WIDYAWATI
Totok Kasianto, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang menjawab pertanyaan orangtua calon peserta PPDB yang masih mengalami kendala-kendala teknis dalam pendaftaran, Rabu (13/5/2020). Mereka disarankan ke operator salah satu SMPN tujuan untuk dibantu perbaikan data daripada wira-wira ke Dikbud. Namun mereka beralasan saat ke sekolah disarankan ke Dikbud. 

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Malang Corruption Watch (MCW) menyoroti tidak adanya perbaikan dalam pelayanan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) di Kota Malang yang diselenggarakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Rabu (3/6/2002).

Saat ini tengah dilangsungkan PPDB masuk SDN dan SMPN jalur zonasi.

"Sebelumnya saat jalur afirmasi, prestasi dan mutasi orangtua juga begini," kata Achmad Ady, Unit Pendidkan Publik MCW dalam rilisnya yang dikirim ke suryamalang.com.

Dijelaskan adanya tidak perbaikan dibuktikan dengan sejumlah persoalan yang ditemui.

Beberapa persoalan berikut merupakan hasil kompilasi dari aduan warga dan pengamatan lapangan oleh tim Malang Corruption Watch (MCW), pada hari pertama PPDB yaitu Selasa (2/6/2020) antara lain masyarakat mengeluh lantaran website untuk pendaftaran tidak bisa digunakan dan diduga mengalami error.

Kemudian website membaca bahwa data kependudukan tidak sinkron dikarenakan nomor Kartu Keluarga dibaca berdomisili di luar Kota Malang.

Titik koordinat pada sistem zonasi tidak akurat. Misalnya, ada warga Dinoyo yang harusnya ada titik koordinatnya adalah SDN Dinoyo, tetapi malah diarahkan ke Buring.

Dikatakan Ady, beberapa persoalan diatas bukan hal baru. Tapi masalah-masalah teknis yang setiap tahunnya ditemui. Ini mengindikasikan Dinas pendidikan belum memiliki ikhtikad serius dan tidak mau berubah untuk melakukan perubahan mendasar atas pelaksanaan PPDB.

Bambang Haryo: Daripada Pemerintah Tambah Utang, Lebih Baik Turunkan Harga Solar

Dampak Covid-19 Kabupaten Jember Alami Deflasi, Daya Beli Masyarakat Rendah

Dihujat Netizen, Pemilik Akun @doMbengg Rendahkan Wanita Jawa Cocok Jadi Pembantu Keok: Demi Apapun

Sehingga kebijakan PPDB yang dilahirkan tidak dibarengi semangat pelaksanaan yang tepat dan terukur. Ini membuat warga mengurus permasalahan tersebut ke sekolah dan Dikbud. Bahkan ada yang bolak balik ke dinas dan sekolah.

Sehingga terdapat kerugian ekonomi yang dialami para pihak orang tua/wali dan keluarga calon peserta didik yang seharusnya dapat diminimalisir oleh panitia PPDB.

Seperti pengeluaran biaya transportasi, makan, dan lainnya selama menunggu proses antrian verifikasi di dinas. Atau bolak balik ke sekolah-dinas. Untuk itu, MCW mendesak pada Pemkot Malang untuk:

1. Melakukan evaluasi secara medasar terhadap konsep dan pelaksanaan PPDB sehingga dapat berlangsung secara efektif dan terukur pada pelaksanaan hari kedua dan untuk tahun-tahun berikutnya.

2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus melakukan sosialisasi secara massif terhadap warga kota Malang terkait sejumlah informasi berkaitan dengan pelaksanaan PPDB. Memastikan sistem dan perangkat, baik server, map, dan perangkat lainnya yang mendukung pelaksanaan secara tepat dan terukur.

3. Menyediakan sistem pelayanan PPDB secara integral yang menghubungkan satu perangkat layanan dengan perangkat layanan lainnya untuk mempermudah warga dalam mengakses layanan secara prima.

4. Mendesak DPRD dan dewan pengawas pendidikan untuk melakukan monitoring terhadap pelaksanaan PPDB dilapangan dan memastikan tidak terjadinya praktik jual beli kursi disetiap satuan pendidikan. (Sylvianita Widyawati/Tribunjatim.com)

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved