Pemrov Jatim Terima WTP dari BPK Kesembilan Kalinya

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

bobby Koloway/surya
LHP BPK atas LKPD Provinsi Jatim diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jatim, Joko Agus Setyono kepada Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa pada Sidang Paripurna di DPRD Jatim, Surabaya, Kamis (18/6/2020). 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Opini yang diberikan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah/LKPD Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2019 tersebut merupakan WTP yang kesembilan secara berturut-turut.

LHP BPK atas LKPD Provinsi Jatim ini diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jatim, Joko Agus Setyono kepada Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa. Juga, kepada Ketua DPRD Jatim, Kusnadi pada acara Sidang Paripurna di DPRD Jatim, Surabaya, Kamis (18/6/2020).

Anggota V BPK RI, Bahrullah Akbar, mengikuti prosesi penyerahan LHP melalui virtual conference. Acara ini juga dihadiri oleh Anggota DPRD Jatim bersama OPD terkait.

"Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan BPK berdasarkan laporan yang disampaikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, maka BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun 2019," ujar Bahrullah melalui video conference yang ditayangkan di Sidang Paripurna DPRD Jatim dengan disambut tepuk tangan peserta pertemuan.

"Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berhasil meraih sekaligus mempertahankan opini WTP yang kesembilan kalinya," lanjut Bahrul kembali disambut tepuk tangan.

Intelijen AS Bongkar Kebohongan China Soal Militer, Fakta Aib Perang Lawan India, Xi Jinping Malu

7 Pengedar Narkoba di Lamongan Dibekuk Polisi, 6 Mengaku Terpaksa Gegara PHK Imbas Wabah Covid-19

5 Pria Madura Digrebek Pesta Narkoba Bareng 10 Biduan Karaoke, Polisi Amankan 11 Butir Pil Inex

Pemeriksaan atas LKPD bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah. Opini WTP yang diberikan BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan.

"Namun, hal ini bukan merupakan “jaminan” bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah sudah terbebas dari adanya fraud atau tindakan kecurangan lainnya," ujar Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jatim, Joko Agus Setyono.

Menurut peraturan perundang-undangan, ada beberapa kriteria yang digunakan untuk memberikan opini terhadap kewajaran Laporan Keuangan. Di antaranya, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas sistem pengendalian internal, penerapan Standar Akuntasi Pemerintahan; dan pengungkapan yang cukup.

Di sisi lain, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyampaikan bahwa opini tersebut tak lepas dari pelbagai kualifikasi dengan sistem pengendalian internal. Baik material pos keuangan secara keseluruhan laporan keuangan Pemprov Jatim tercatat sesuai standar.

Gubernur perempuan pertama di Jatim ini menyampaikan bahwa opini tersebut tidak lepas kerja keras Pemprov Jatim bersama stakeholder terkait. "Makin hari makin bisa ditingkatkan kualitas pengabdiannya. Terutama pengelolaan keuangan," katanya.

Pun demikian dengan peran DPRD Jatim.

"Semua berjalan atas pengawasan sangat berkualitas DPRD Jatim. Baik publik hearing maupun lewat kunjungan kerjanya. Kebersamaan ini menjadi bagian sangat penting. Agar proses pelakasanaan rupiah demi rupiah APBD akan terkawal dan terus kita tingkatkan. Tidak sekadar penggunaannya tapi produktivitas melalui APBD Pemprov Jatim," katanya. (bob/Tribunjatim.com)

Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved