Breaking News:

Pertamina Kaji Rencana IPO Subholding, SPPSN Bereaksi: Kontrol Perusahaan Tak Boleh Diperlemah

PT Pertamina (Persero) tengah melakukan kajian untuk melepas saham atau initial public offering (IPO) subholding.

TRIBUNJATIM.COM/FIKRI FIRMANSYAH
Ketua Umum Serikat Pekerja Pertamina Sepuluh Nopember (SPPSN), Jhodi Irawan memberikan penjelasan terkait penolakan pembentukan Holding, Subholding & IPO untuk PT Pertamina yang akan direncanakan oleh Menteri BUMN Erick Tohir di Kantor Sekretariat SPPSN, Jagir-Surabaya, Kamis (2/7/2020). 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Fikri Firmansyah

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - PT Pertamina (Persero) tengah melakukan kajian untuk melepas saham atau initial public offering (IPO) subholding.

Namun, itu baru sebatas kajian dan belum ada keputusan lebih jauh.

Menanggapi kondisi itu, Serikat Pekerja Pertamina Sepuluh Nopember (SPPSN) yang merupakan konstituen dari Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPBB) angkat bicara.

SPPSN Tolak Rencana Subholding Pertamina Lewat IPO, Proses Bisnis Perusahaan Bisa Tak Terintegrasi

Menurut SPPSN terkait kondisi kebijakan itu, pemerintah harus tetap memiliki kontrol penuh terhadap perusahaan.

Hal tersebut dikatakan langsung oleh Ketua Umum SPPSN, Jhodi Irawan.

"Kontrol perusahaan seharusnya tidak boleh diperlemah dan pemerintah harus tetap memiliki kontrol penuh terhadap perusahaan," kata Jhodi saat ditemui TribunJatim.com seusai acara konferensi pers "Pernyataan dan Sikap SPPSN Terhadap Pembentukan Holding, Subholding dan IPO" di Kantor Sekretariat SPPSN, Jagir-Surabaya, Kamis (2/7/2020) .

Emosi Cewek Ditinggal Nikah Mantan, Hantam Mempelai Pria Sampai Nangis, Ending Malah Mengharukan

Inikah Pesan Terakhir Aleesya untuk Laudya? Diposting Erra Fazira, Panggilan Khusus Bella Terekspos

Jhodi menambahkan, alasan di balik pemberlakuan IPO adalah transparansi.

“Kalau memang alasan untuk transparansi, saat ini sebenarnya Pertamina (Persero) telah melakukan transparansi. Hal ini dapat sama-sama diketahui bahwa semua informasi dapat diakses publik melalui website resmi Pertamina dan media lainnya. Sedangkan jika alasannya adalah dari sisi modal, saat ini Pertamina masih mampu," jelas Jhodi.

Dikatakannya, SPPSN selalu dengan tegas menolak dan menuntut agar Keputusan Menteri BUMN No. SK-198/mbu/06/2020 segera dicabut.

Ibu Nangis Anaknya Stres Korban PPDB Zonasi, Wadul ke DPRD Jember, Siswa Rumah Jauh Malah Diterima

Ditanyai terkait aksi lanjutan yang akan dilakukan SPPSN, Jhodi mengatakan SPPSN tetap menunggu komando dari Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPBB).

"Aksi lanjutan yang akan kami lakukan tetap berdasarkan komando dari Presiden FSPPB,” pungkas Jhodi," terangnya.

Penulis: Fikri Firmansyah

Editor: Arie Noer Rachmawati

Penulis: Fikri Firmansyah
Editor: Arie Noer Rachmawati
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved