Breaking News:

SPPSN Tolak Rencana Subholding Pertamina Lewat IPO, Proses Bisnis Perusahaan Bisa Tak Terintegrasi

Pekerja serikat Pertamina menolak rencana subholding Pertamina melalui IPO lantaran proses bisnis bisa tak terintegrasi.

TRIBUNJATIM.COM/FIKRI FIRMANSYAH
Ketua Umum Serikat Pekerja Pertamina Sepuluh Nopember (SPPSN), Jhodi Irawan memberikan penjelasan terkait penolakan pembentukan Holding, Subholding & IPO untuk PT Pertamina yang akan direncanakan oleh Menteri BUMN Erick Tohir di Kantor Sekretariat SPPSN, Jagir-Surabaya, Kamis (2/7/2020). 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Fikri Firmansyah

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Pekerja Pertamina yang tergabung dalam Serikat Pekerja Pertamina Sepuluh Nopember (SPPSN) yang merupakan konstituen dari Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPBB) menyatakan menolak pembentukan holding dan subholding PT Pertamina (Persero) dan privatisasi Subholding melalui IPO (Initial Public Offering).

Hal tersebut dikatakan langsung oleh Ketua Umum Serikat Pekerja Pertamina Sepuluh Nopember (SPPSN), Jhodi Irawan.

"Rencana IPO pada subholding PT Pertamina (Persero) bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 33 ayat 2 dan 3 dan juga tidak sejalan dengan UU BUMN No.19 Tahun 2003 pasal 7 di mana secara tegas disebutkan bahwa Persero yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam yang secara tegas berdasarkan ketentuan perundang-undangan dilarang untuk diprivatisasi," kata Jhodi saat ditemui TribunJatim.com usai menghadiri acara konferensi pers "Pernyataan dan Sikap SPPSN Terhadap Pembentukan Holding, Subholding dan IPO" Kamis (2/7/2020) di Kantor Sekretariat SPPSN, Jagir-Surabaya.

Ibu Nangis Anaknya Stres Korban PPDB Zonasi, Wadul ke DPRD Jember, Siswa Rumah Jauh Malah Diterima

Menurutnya, rencana subholding melalui IPO bisa mengakibatkan proses bisnis perusahaan tidak terintegrasi antara hulu sampai hilir.

"Berkaca dari hal itu pula, maka kami dari SPPSN telah mengkonsolidasi melalui komisariat yang tersebar dari Jawa Timur (Jatim) hingga Timor Leste, dimana hampir semua pekerja Pertamina MOR V menolak pembentukan subholding Pertamina (Persero) terlebih untuk IPO yang rencana realisasinya 2 tahun mendatang yang akan berujung pada kerugian yang dialami oleh rakyat Indonesia,” ujarnya.

Ia menjelaskan, sebelumnya Erick Tohir selaku Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merencanakan penawaran umum saham perdana atau Initial Public Offering (IPO) anak usaha PT Pertamina.

Emosi Cewek Ditinggal Nikah Mantan, Hantam Mempelai Pria Sampai Nangis, Ending Malah Mengharukan

Inikah Pesan Terakhir Aleesya untuk Laudya? Diposting Erra Fazira, Panggilan Khusus Bella Terekspos

Hal tersebut menurut SPPSN justru akan membuat bisnis Perusahaan menjadi tidak terintegrasi antara hulu sampai hilir dan tentunya potensi besar yang akan terjadi adalah persaingan bisnis antar sektor anak usaha (anak perusahaan) akan menyebabkan kebangkrutan masing-masing subholding dan memecah perusahaan.

Pemberlakuan IPO yang diwacanakan pada 2022 akan berdampak pada rakyat.

SPPSN berkeyakinan bahwa hal tersebut akan berakibat pada ketidakstabilan dan mengancam kedaulatan energi di seluruh Indonesia.

“Sebab, dengan pemberlakuan IPO atau subholding maka kontrol terhadap Pertamina secara keseluruhan nantinya dapat diintervensi oleh investor yang memiliki saham akibat IPO,” tambah Jhodi.

VIRAL Oknum Staf Intip Dada Pelanggan Lewat CCTV, Nasib Pilu Tak Terelakkan, Starbucks Minta Maaf

Penulis: Fikri Firmansyah

Editor: Arie Noer Rachmawati

Penulis: Fikri Firmansyah
Editor: Arie Noer Rachmawati
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved