Virus Corona di Malang

Mahasiswa Malang Raya Minta Wali Kota dan DPRD Intervensi Anggaran Belanja Kampus: Wajib Transparan

Aliansi Mahasiswa Malang Raya meminta Wali Kota Sutiaji dan DPRD Kota Malang mengintervensi kampus transparan anggaran belanja di masa pendemi Corona.

Penulis: Aminatus Sofya | Editor: Hefty Suud
TRIBUNJATIM.COM/AMINATUS SOFYA
Para mahasiswa berdialog dengan Wali Kota Malang dan DPRD Kota Malang perihal keringanan uang kuliah. 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Aminatus Sofya

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Aliansi Mahasiswa Malang Raya meminta Wali Kota Sutiaji dan DPRD Kota Malang mengintervensi keterbukaan pelaporan keuangan perguruan tinggi selama masa pandemi.

Sebab sampai saat ini, pihak kampus belum transparan terhadap penggunaan anggaran belanja selama wabah virus Corona ( Covid-19 ).

“Kami memohon kepada DPRD dan Pemkot Malang agar melakukan tahap-tahap baik sifatnya administratif kepada kampus yang diberi keterangan secara publik maupun privat yang sifatnya itu moril. Agar mereka dapat memberikan laporan yang terbuka,” kata perwakilan mahasiswa, Novada Maula Purwadi, Senin (13/7/2020).

Bocor Fakta Asli Soal Mobil Azriel, Raffi Singgung Pemberian KD, Anak Anang Jujur: Itu Bukan Punyaku

Sejoli Nekat Ngebut Nikah, Tragedi Ranjang Kuak Kondisi Asli Istri, Suami Syok Baca Catatan Medis

Menurut dia, transparansi laporan anggaran belanja kampus wajib dibuka agar bisa dikoreksi oleh auditor independen yakni mahasiswa.

Apalagi selama pandemi Covid-19, mahasiswa menjalani aktivitas belajar mengajar secara daring dan tak menikmati fasilitas kampus.

“Seperti DPRD, kami juga berhak tahu bagaimana manajemen kampus melakukan kebijakan yang ada di internal kampus masing-masing. Dengan itu kami bisa menuntut, meminta, mengoreksi ataupun mengungkap fakta yang mungkin ada mal administrasi atau sebagainya,” kata dia.

Sinopsis Yeh Teri Galiyan Episode 132 Minggu, 12 Juli 2020, Drama India Tayang di ANTV

Menikahi Bos Batu Bara, Zaskia Gotik Tak Segan Diajak Sirajuddin Makan di Kaki Lima, Adik Jupe Heboh

Selain itu, pandemi Covid-19 juga mengurangi daya beli masyarakat sampai Rp 382 triliun.

Tanpa adanya kebijakan afiliasi secara ekonomi, mustahil orang tua mahasiswa bisa melakukan kick start ekonomi dan kemampuan membayar uang kuliah.

“Apakah itu salah orang tua? Jangan-jangan itu salah pemerintah, PTN, PTS maupun PTNKIN yang tidak memberikan ruang untuk kick start ekonomi kepada masyarakat,” ucapnya.

Sementara itu Wali Kota Malang Sutiaji berjanji menyampaikan aspirasi mahasiswa kepada Mendikbud Nadiem Makarim.

Bahkan dia akan mengawal aspirasi itu secara langsung.

“Kami akan kawal secara langsung karena kami bisa video conference dengan Menteri bahkan Presiden. Ketika otoritas ada pada kami, kami bisa lakukan secara langsung,” tutup dia.

Penulis: Aminatus Sofya

Editor: Heftys Suud

Sumber: Tribun Jatim
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved