Soal Pemaketan BPNT di Tulungagung, Praktisi Hukum: Penyaluran Seperti itu Jelas Menyalahi Pedum

Laporan Wartawan TribunJatim.com, David Yohanes

TRIBUNJATIM.COM, TULUNGAGUNG - Pemaketan Bantuan Pangan Non Tunai ( BPNT ) di Tulungagung terus berjalan.

Alokasi Rp 200.000 per keluarga penerima manfaat ( KPM ) diwujudkan 12,5 kg beras premium, 1 kg beras Fortivit dan telur senilai Rp 30.000.

Kadang beras Fortivit karena stoknya terbatas, diganti kacang hijau.

"Penyaluran dengan cara dipaketkan seperti itu jelas menyalahi Pedum (Pedoman Umum) BPNT," ujar praktisi hukum, Hery Widodo, Senin (13/7/2020).

Hery Widodo menegaskan, Pedum BPNT mengamanatkan setiap KPM dibebaskan membeli barang kebutuhannya.

Namun kenyataannya, KPM diwajibkan menerima paket sembako yang sudah disiapkan.

Padahal isi paket itu belum tentu sesuai kebutuhan KPM.

• Bupati Tulungagung Maryoto Minta Penyaluran BPNT Kembali ke Pedum, KPM Bebas Pilih Kebutuhannya

Seharusnya setiap KPM diberi kebebasan berbelanja di Elektronik Warung Gotong Royong (Ewarong).

Mereka hanya cukup memastikan barang yang dibeli sesuai dengan Pedum.

Selain itu, nilai barang yang dibeli tidak lebih dari besaran alokasi Rp 200.000 per KPM.

"KPM juga berhak mencetak setiap transaksi yang dilakukan. ATM-nya seharusnya mereka sendiri yang pegang," tegas Hery Widodo.

Kenyataannya, selama ini ATM banyak dibawa pihak lain dengan alasan memudahkan pencairan.

• 34 Tenaga Medis Tulungagung yang Terinfeksi Virus Corona Diusulkan Dapat Insentif

Hery Widodo mengingatkan, pemaketan BPNT ini menyalahi Peraturan Menteri Sosial (Permensos) 20 tahun 2019 tentang BPNT.

Penyelewengan juga terjadi pada tingkat supplier barang.

Seharusnya Ewarong dibebaskan menentukan supplier untuk menyediakan barang bagi KPM.

Tapi kenyataannya para supplier sudah ditetapkan, dan Ewarong diwajibkan menerima barang dari mereka.

Ewarong hanya diwajibkan bisa menyediakan barang kebutuhan KPM, dengan harga tidak melebihi harga normal.

• Setelah Keluarkan Fatwa Haram, PCNU Tulungagung Minta Warga Nahdliyin Tak Terlibat di Auto Gajian

"Tidak boleh ada kewajiban bagi Ewarong untuk menerima supplier tertentu. Ini yang menjadi pintu masuk penyelewengan," tegas Hery.

Dari semua temuan itu, Hery menilai penyaluran BPNT di Tulungagung sudah masuk ranah tindak pidana korupsi (BPNT).

Meski secara material belum ada bukti kerugian negara, namun bukti petunjuk sudah ada.

Hery menilai, polisi seharusnya sudah bisa masuk.

"Kenapa nunggu kerugian negara, kalau sudah memenuhi syarat semua (ke ranah Tipikor)?" ujarnya.

Hery juga menyebut, Timkor BPNT juga harus bertanggung jawab.

• New Normal Tulungagung, Puskesmas Penyangga Covid-19 Ditiadakan, Semua Bisa Skrining Pasien Corona

Sebab pemaketan BPNT ini sudah lama dilakukan, namun ada pembiaran dari Timkor.

KPM kerap mengeluhkan paket sembako yang dibagikan nilainya kurang dari Rp 200.000.

Biasanya komoditi telur yang sering dipermainkan, karena harga yang dipatok bukan harga hari itu.

Alasannya karena butuh beberapa hari dari kandang hingga sampai Ewarong.

Namun belakangan dicurigai, komoditi beras juga dimainkan.

Sebab ada temuan beras yang disebut premium, ternyata kualitas medium.

Selain juga jumlah beras yang beredar juga lebih besar dibanding yang keluar dari Bulog.

Editor: Dwi Prastika