Sebelum Demo Tolak RUU HIP Kediri, Para Peserta Bakal Dirapid Test, Gugus Tugas: Cegah Klaster Baru
Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kota Kediri menyiapkan rapid test massal peserta unjuk rasa menolak RUU HIP.
Penulis: Didik Mashudi | Editor: Sudarma Adi
TRIBUNKEDIRI.COM, KEDIRI - Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Kediri menyiapkan rapid test massal peserta unjuk rasa menolak RUU HIP.
Aksi ini rencananya digelar massa Pergerakan Umat Islam (PUI) Kediri Raya yang akan berlangsung, Kamis (16/7/2020).
Meski peserta unjuk rasa mayoritas berasal dari Kabupaten Kediri, namun lokasi unjuk rasa berlangsung di Kantor DPRD Kota Kediri.
• Tak Sabar Berlaga di Liga 1 2020, Bek Persik Kediri Ingin segera Membela Tim Tanah Kelahirannya
• UPDATE CORONA di Kediri Selasa 14 Juli, Kasus Positif Tambah Jadi 285, 1 Klaster Surabaya Meninggal
• Tahun Ajaran Baru Dimulai di Tengah Pandemi, Siswa di Kota Kediri Masih Belajar secara Online
Juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Kediri, dr Fauzan Adima menjelaskan, dari informasi yang diterima, peserta unjuk rasa mengumpulkan ratusan peserta.
Sehingga aksi massa dikhawatirkan bisa menimbulkan klaster baru Covid 19 di Kota Kediri. "Kami nanti akan menurunkan tim medis untuk melakukan rapid test di lokasi," jelas dr Fauzan Adima, Rabu (15/7/2020).
Ditegaskan, GTPP Covid 19 Kota Kediri sangat konsen untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 di Kota Kediri. Karena unjuk rasa ini mengerahkan massa banyak, jangan sampai menjadi klaster baru.
"Kami akan minta data pengunjuk rasa, agar kalau ada peserta yang reaktif bisa kami tindaklanjuti dengan protokol Covid-19," tambahnya.
Sementara Kepala Kesbangpol Kota Kediri, Tanto Wijohari menghargai aspirasi yang disampaikan masyarakat, namun situasi di Kota Kediri sedang tidak kondusif berkumpulnya orang banyak.
Sehingga lebih baik perwakilan pengunjuk rasa bisa mengambil langkah agar aspirasinya tetap tersampaikan namun juga bisa mencegah penularan corona.
"Pemkot Kediri menyarankan kalau bisa pengunjukrasa mengirim perwakilan untuk beraudiensi dengan DPRD. Jadi tidak ada kerumunan orang yang tidak memungkinkan physical distancing," jelasnya