Gambar Sanusi-Didik yang Banyak Terpampang di Jalan dan Kantor Pemerintahan Malang Dianggap Lumrah
Jelang Pilkada Malang 2020, hampir segala sudut jalan protokol dan kantor pemerintahan dihiasi oleh tampang Sanusi-Didik Gatot Subroto.
Penulis: Erwin Wicaksono | Editor: Dwi Prastika
Laporan Wartawan TribunJatim.com, Erwin Wicaksono
TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Jelang Pilkada Malang 2020, hampir segala sudut jalan protokol dan kantor pemerintahan dihiasi oleh tampang Bupati Malang, Muhammad Sanusi, dan Ketua DPRD Kabupaten Malang, Didik Gatot Subroto.
Gambar kedua sosok pejabat sentral di Kabupaten Malang itu mengiaskan berbagai momen.
Seperti halnya banner Sanusi-Didik tentang Hari Keluarga Nasional yang terpasang di depan Kantor Kelurahan Kepanjen.
"Karena gak punya wakil bupati. Kalau pak Sanusi punya wakil ia akan (foto) bersama wakilnya," tutur Wakil Ketua DPC Gerindra Kabupaten Malang, Zia Ulhaq ketika dikonfirmasi, Kamis (16/7/2020).
Zia menyebut, foto Sanusi-Didik dengan jabatannya masing-masing itu bukan sarana kampanye.
• Dr Umar Dirumorkan Melaju Bersama Miskat pada Pilkada Malang 2020, Bagaimana Reaksi Partai Golkar?
• UPDATE CORONA di Kota Batu Jumat 17 Juli, 48 Orang Sembuh dalam Sehari, Mayoritas dari Desa Mojorejo
"Contohnya saat saya dampingi mereka ( Sanusi-Didik ) ke dapil saya gak ada kampanye. Mereka ngomong masalah penanganan Covid-19. Nomor urut dan surat rekom saja belum dan penetapan dari KPU juga belum," tutur Zia.
Politisi Gerindra ini menjelaskan, tidak ada peraturan yang melarang pemasangan banner program OPD dengan gambar bupati dan juga ketua dewan.
"Apa masalahnya? Kan tidak ada peraturan yang dilanggar. Walau pak bupati berpasangan dengan sekda (sekretaris daerah) ya tidak apa-apa ketua DPRD ya tidak apa-apa," jelas Zia.
• PKB Butuh Dukungan Politik Partai Nonparlemen di Pilkada Malang, Tak Muluk-muluk Pilih Calon Wakil
• Akses Jembatan Kedungkandang Belum Juga Ditutup, Begini Tanggapan Kadishub Kota Malang
Zia berpendapat, kondisi saat ini memang menguntungkan Sanusi-Didik karena mengemban status incumbent alias petahana.
"Di mana-mana incumbent itu diuntungkan. Kalau rival itu kan menilai apa yang selalu dilakukan incumbent itu curi start. Padahal gak ada kampanye," ungkap anggota Komisi III DPRD Kabupaten Malang itu.
Editor: Dwi Prastika