Breaking News:

Virus Corona di Jawa Timur

Gubernur Khofifah Minta Pemda di Jawa Timur Dorong Serapan Anggaran untuk Pulihkan Ekonomi

Khofifah Indar Parawansa mendorong agar seluruh pemda di Jawa Timur mendorong penyerapan anggaran APBD 2020 untuk bisa mensukseskan pemulihan ekonomi.

TRIBUNJATIM.COM/FATIMATUZ ZAHROH
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa saat memimpin Rakor Penyerapan Anggaran dan Pemulihan Ekonomi Tahun 2020 di Gramedia Expo Surabaya, Senin (27/7/2020). 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Fatimatuz Zahroh

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mendorong agar seluruh pemda di Jawa Timur mendorong penyerapan anggaran APBD 2020 untuk bisa mensukseskan pemulihan ekonomi di tengah pandemi virus Corona ( Covid-19 ).

Menurutnya, tetap mendorong ekonomi tumbuh di samping tetap berupaya mengendalikan pandemi butuh pengaturan gas dan rem yang tepat dari setiap kepala daerah.

“Rakor yang kita lakukan hari ini adalah dengan mengundang bupati, wali kota, sekda, dan inspektorat. Kami ingin memberikan semangat bahwa sekarang kita sudah masuk akhir Juli, kita ingin lebih progresif lagi dalam kaitan realisasi dan penyerapan anggaran, harus dimaksimalkan," ujar Khofifah Indar Parawansa dalam wawancara seusai memimpin Rakor Penyerapan Anggaran dan Pemulihan Ekonomi Tahun 2020 di Gramedia Expo Surabaya, Senin (27/7/2020).

“Karena pandemi lumayan berdampak dan maka memang sempat ada kehati-hatian sehingga mereka menahan realisasi anggarannya,” lanjut Khofifah Indar Parawansa.

Ia menjelaskan, ada lima kabupaten yang serapan realiasi anggaran belanjanya paling tinggi.

Pertama yaitu Kabupaten Madiun (46,31 persen), Kabupaten Pacitan (46,2 persen), Kabupaten Situbondo (45,73 persen), Kabupaten Bondowoso (45,1 persen), dan Kabupaten Ponorogo (44,61 persen).

Ketua KPU RI Arief Budiman Tinjau Coklit di Rumah Gubernur Jatim Khofifah

Sedangkan untuk daerah serapan realisasi anggaran belanjanya terendah adalah Kabupaten Sumenep (20,35 persen), Kabupaten Bojonegoro (22,25 persen), Kota Kediri (29,1 persen), dan Kabupaten Nganjuk (30,60 persen).

“Kemarin saat di Istana Bogor ada delapan garis (arahan) dari presiden. Pengendalian dan pemulihan ekonomi harus beriringan. Gubernur diminta untuk segera melakukan sosialisasi supaya seirama bahwa pengendalian Covid-19 harus dilakukan, tapi pergerakan ekonomi harus diikhtiarkan,” tegas Khofifah Indar Parawansa.

Bupati dan wali kota diminta bisa memperhatikan zona oranye, kuning, dan merah terkait risiko penularan Covid-19.

Halaman
12
Penulis: Fatimatuz Zahroh
Editor: Dwi Prastika
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved