Breaking News:

Pilwali Blitar 2020

Petahana Ikut Maju di Pilwali Blitar, Bawaslu Prediksi Potensi Kerawanan Netralitas ASN Tinggi

Bawaslu Kota Blitar memprediksi tingkat potensi kerawanan netralitas aparatur sipil negara (ASN) di Pilwali Blitar 2020 tinggi.

TRIBUNJATIM.COM/SAMSUL HADI
Suasana rapat pleno rekapitulasi hasil verifikasi faktual data dukungan calon perseorangan di Pilwali Blitar 2020, Senin (20/7/2020). 

TRIBUNJATIM.COM, BLITAR - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Blitar memprediksi tingkat potensi kerawanan netralitas aparatur sipil negara (ASN) di Pilwali Blitar 2020 tinggi. Penyebabnya, ada petahana yang akan ikut bertarung di Pilwali Blitar 2020.

Untuk itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) membentuk tim cyber untuk melakukan patroli di media sosial. Patroli cyber itu difokuskan untuk mengawasi kegiatan para Aparatur Sipil Negara (ASN) di media sosial menjelang Pilwali Blitar 2020.

Ketua Bawaslu Kota Blitar, Bambang Arintoko mengatakan para ASN akan menjadi sorotan ketika ada petahana ikut maju di Pilwali Blitar. Nuansa politik di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) juga semakin kental ketika ada petahana ikut maju di Pilwali Blitar.

"Karena ada petahana ikut maju, kami memprediksi tingkat potensi kerawanan netralitas ASN di Pilwali Blitar tinggi. Nuansa politik di kalangan ASN semakin kental," kata Bambang kepada TribunJatim.com, Rabu (12/8/2020).

Menurut Bambang, sejak awal tahun Bawaslu sudah melakukan rapat koordinasi terkait netralitas ASN di Pilwali Blitar. Bawaslu juga sudah mengeluarkan surat imbauan soal netralitas ASN yang diserahkan ke Pemkot Blitar.

Lutung Jawa Ditemukan Mati Mengenaskan di Kabupaten Malang, PROFAUNA Bantu Usut Pelaku

Bawa Belasan Truk Berisi Sound System, Seniman Surabaya Gelar Demo di Balai Kota, Ini Tuntutannya

Rizky Billar dan Lesty Kejora Setingan Panggung Kata Ridho DAcademy, Melaney Kaget: Gak Real Love?

"Kami sudah mengirim surat imbauan soal netralitas ASN yang ditujukan ke Wali Kota, Sekda, dan BKD. Mulai sekarang kami mengawasi soal netralitas ASN menjelang Pilwali Blitar," ujarnya kepada TribunJatim.com.

Dikatakannya, salah satu pengawasan yang dilakukan Bawaslu, yaitu, dengan cara melakukan patroli cyber. Bawaslu membentuk tim untuk mengawasi kegiatan para ASN di media sosial.

"ASN yang menyukai unggahan gambar maupun video calon wali kota di media sosial sudah bisa dikategorikan pelanggaran. Karena dari menyukai unggahan itu, menunjukkan sikap tidak netral. Apalagi ASN juga punya hak pilih di Pilwali," katanya.

Tapi, menurutnya, sejauh ini, Bawaslu belum menemukan pelanggaran soal netralitas ASN. Jika ada temuan pelanggaran netralitas ASN, Bawaslu akan menindaklanjuti dengan cara melakukan klarifikasi dan melayangkan surat peringatan.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Blitar, Suyoto mengatakan sudah membuat surat imbauan soal netralitas ASN di Pilwali Blitar 2020 yang diserahkan ke kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kepala OPD diminta ikut mengawasi kegiatan para pegawainya menjelang Pilwali Blitar.

"Surat imbauan itu berisi, antara lain, para ASN dilarang terlibat dalam pemilihan kepala daerah, yaitu, mengikuti kegiatan yang mengarah ke Pilkada. Sesuai aturan, ASN memang dilarang terlibat dalam kegiatan Pilkada. Kami minta para ASN untuk fokus terhadap tugasnya melayani masyarakat," katanya. (sha/Tribunjatim.com)

Penulis: Samsul Hadi
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved