Breaking News:

Pilkada Blitar

Tak Perlu Mundur, Calon Petahana di Pilwali Blitar 2020 Hanya Diwajibkan Cuti saat Kampanye

Calon petahana hanya diberi kewajiban cuti di luar tanggungan negara dalam masa kampanye Pilwali Blitar 2020.

Penulis: Samsul Hadi | Editor: Dwi Prastika
TRIBUNJATIM.COM/SAMSUL HADI
Komisioner KPU Provinsi Jawa Timur Divisi Hukum Pengawasan SDM dan Organisasi, Muhammad Arbayanto seusai melakukan sosialisasi pencalonan pada Pilwali Blitar 2020, di Kota Blitar, Rabu (12/8/2020). 

"Kalau ikut maju di daerahnya sendiri tidak perlu mundur, hanya diwajibkan cuti dalam masa kampanye," katanya.

Terkait sosialisasi pencalonan pada Pilwali Blitar 2020, Arbayanto meminta para pemimpin partai politik untuk menyiapkan perlengkapan dokumen jauh-jauh hari sebelum pendaftaran.

Sesuai jadwal, pendaftaran pencalonan dilaksanakan pada 4-6 September 2020.

"Harapannya agar tidak ada masalah teknis karena persiapan sudah dilakukan jauh hari sebelum pendaftaran. Karena, pengalaman di beberapa daerah terjadi sengketa di Bawaslu karena masalah sederhana. Sebenarnya hal itu tidak perlu kalau perencanaan dan pra-tahapan dilakukan dengan baik oleh partai politik," katanya.

RPH Kota Blitar Banjir Penyembelihan di Tengah Pandemi, Pemkot Beri Gratis Potong Hewan Kurban

Tak Ikut Tahap Perbaikan Dukungan, Satu Calon Perseorangan Pilwali Blitar 2020 Gugur di Penjaringan

Dia menjelaskan, sejumlah dokumen syarat pencalonan untuk pasangan calon yang harus dilengkapi, yaitu, surat rekomendasi dari partai politik yang harus ditandatangani ketua dan sekretaris. Kemudian surat keputusan (SK) kepengurusan partai politik juga harus disiapkan.

"SK kepengurusan dari partai harus sama dan presisi dengan SK yang ada di KPU Kota Blitar. SK kepengurusan partai yang di KPU Kota Blitar itu berasal dari KPU RI yang didapat dari Depkumham," katanya.

Sedang sejumlah syarat dari calon yang harus dilengkapi, yaitu, KTP, surat keterangan dari pengadilan negeri, dan surat keterangan dari kepolisian.

"Sejumlah syarat dari calon ini juga jangan dilewatkan. Kalau lewat berarti harus ada perbaikan, waktu perbaikan juga tidak panjang. Makanya parpol harus sering konsultasi dengan KPU terkait pencalonan," ujarnya.

Editor: Dwi Prastika

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved