Susah Buka Prodi Umum, 10 Rektor UIN Temui Pimpinan DPD RI
Merasa kesulitan dan alami hambatan untuk membuka program studi umum dan terapan, 10 Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) temui pimpinan DPD RI.
Penulis: Yoni Iskandar | Editor: Yoni Iskandar
“Program tersebut memberikan otonomi bagi PTN maupun swasta yang berakreditasi A dan B untuk membuka prodi baru. Dengan titik tekan, prodi yang sesuai kebutuhan masa depan. Dan akan dipermudah, apabila kampus tersebut telah menjalin kerjasama dengan organisasi dunia atau 100 kampus terbaik dunia. Saya pikir UIN lebih mudah bekerja sama dengan kampus seperti Al-Azhar dan lainnya kan,” tukas Senator asal DKI Jakarta itu.
Optimisme para Senator juga disampaikan Wakil Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin. Menurutnya selama hambatan itu masih berkisar di sektoral antar kementerian, maka DPD yakin dapat memperjuangkan aspirasi para rektor.
“Dalam case UIN ini kan ada tiga kementerian yang terlibat. Kemenag, Kemendikbud dan Kemenpan/RB. Selama masih dalam tataran Permen dan Kepmen, tidak terlalu sulit,” paparnya.
Dalam pertemuan yang dihelat Minggu petang itu, selain Rektor UIN Banten dan Padang, juga hadir Wakil Rektor UIN Bandung Prof. Rosihan Anwar dan Dr Alamsyah dari UIN Lampung. Sedangkan pimpinan UIN Sunan Ampel Surabaya, UIN Mataram, UIN Walisongo Semarang, UIN Sultan Thoha Saifudin Jambi, UIN Antasari Banjarmasin, dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berhalangan hadir.
Sementara Senator yang juga hadir tampak Wakil Ketua Komite III Fadhil Rahmi Lc, Abdul Rahman Thaha dan Ajbar serta Sekjen DPD RI Reydonnyzar Moenek.