Entas Kemiskinan dengan Inovasi, Pemkot Surabaya Punya Laman Data MBR: Warga Bisa Cek Update

Bahkan, ke depan tidak ada lagi perbedaan antara sekolah negeri dan swasta.

Sebab, Pemkot Surabaya akan menyamakan rombongan belajar (rombel) dan terus mendorong kenaikan grade sekolah swasta, termasuk dalam infrastrukturnya.

“Program anak asuh oleh para pengusaha terus kami kembangkan ke depannya. Tahun ini sudah dimulai dan akan terus kita kembangkan,” kata dia.

Kemudian dalam bidang sosial, Pemkot Surabaya telah konsisten memberikan makanan tambahan (PMT) bagi lansia dan pra-lansia, balita, penderita kusta, orang dengan HIV-AIDS, dan penderita kanker.

Bahkan, ada pula program permakanan bagi lansia miskin dan terlantar, anak yatim dan atau piatu dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan penyandang disabilitas.

“Termasuk pula bantuan perbaikan rumah tidak layak huni yang terus dikembangkan setiap tahunnya,” imbuhnya.

Yang tak kalah pentingnya, Eri memastikan bahwa Pemkot Surabaya akan terus melakukan pemberdayaan ekonomi dan ketenagakerjaan, termasuk intervensi lapangan kerja melalui bursa kerja, informasi pasar kerja, hingga sinkronisasi pelatihan kerja yang dibutuhkan.

Apalagi, di saat pandemi Covid-19 ini, tentunya perekonomian semakin merosot.

“Makanya, yang harus kita lakukan adalah pengembangan UMKM supaya mereka tetap bisa memasarkan produk-produknya. Yang mana pemasarannya juga melalui digital atau online. Jadi, UMKM di Surabaya terus kita gerakkan di masa pandemi ini,” tegasnya.

Nah, salah satu upaya Pemkot Surabaya dalam menggerakkan UMKM itu adalah penandatanganan MoU dengan berbagai stakeholder, seperti pihak hotel, apartement dan mal.

Dalam perjanjian MoU itu, disepakati bahwa kebutuhan hotel, apartemen dan mal harus diambilkan atau dipenuhi oleh UMKM Surabaya, seperti kebutuhan sandal hotel harus diambilkan dari UMKM Surabaya.

“Dalam MoU itu juga ada perjanjian harus menampilkan kebudayaan Surabaya, sehingga nantinya ludruk atau kesenian lainnya bisa tampil di hotel, mal dan atau bahkan di apartemen,” tegasnya.

Bahkan, dalam nota kesepahaman itu juga ada perjanjian bahwa sebagian besar karyawannya harus orang Surabaya atau ber-KTP Surabaya.

Untuk menyesuaikan dengan kebutuhan hotel, apartemen dan mal itu, maka anggaran yang disusun oleh Pemkot Surabaya harus bisa menunjang peluang tersebut.

Salah satu contohnya, ketika pihak hotel membutuhkan satpam yang bersertifikasi, maka Pemkot Surabaya harus menyekolahkan atau memberikan pelatihan kepada MBR atau pengangguran di Surabaya hingga mereka mendapatkan sertifikat.