Bakal Tunjuk PJS 9 Daerah, Gubernur Jatim Sebut Ada Kepala Daerah yang Gunakan Bansos untuk Kampanye

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Fatimatuz Zahroh

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyebutkan akan segera menunjuk 9 pejabat sementara ( PJS ) kepala daerah di Jawa Timur, karena bupati/wali kota di sembilan daerah tersebut maju sebagai kontestan dalam Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember mendatang.

Hal tersebut disampaikan Khofifah Indar Parawansa saat menjadi narasumber Webinar Strategi Kampanye Pilkada 2020 di Masa Pandemi Covid-19 via Zoom dari Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (28/8/2020) sore.

Pada kesempatan tersebut, Khofifah Indar Parawansa menjelaskan, ada 16 kabupaten dan 3 kota di Jawa Timur yang akan menggelar Pilkada di akhir tahun 2020 mendatang.

Yaitu Kabupaten Pacitan, Ponorogo, Ngawi, Trenggalek, Kediri, Lamongan, Tuban, Gresik, Mojokerto, Malang, Blitar, Sidoarjo, Sumenep, Jember, Situbondo, dan Banyuwangi, kemudian Kota Blitar, Pasuruan, dan Kota Surabaya.

“Posisinya saat ini di antara 19 daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada di Jatim, yang terkonfirmasi ke kami sementara ada sebanyak 9 kepala daerah yang akan ikut berkontestasi kembali atau petahana, namun satu di antaranya baru saja berpulang ke rahmatullah tapi beliau posisinya sudah plt bupati. Dengan kondisi ini maka akan ada PJS di 9 daerah,” kata Khofifah Indar Parawansa.

• Khofifah Resmikan Wisata Paralayang di Mojokerto, Kenalkan Keunggulan Keindahan Gunung Penanggungan

Sembilan daerah yang akan ditunjuk PJS adalah Kabupaten Ponorogo, Ngawi, Trenggalek, Lamongan, Mojokerto, Malang, Blitar, Sidoarjo, Jember, Kota Blitar, dan Kota Pasuruan.

Dari sembilan petahana yang akan maju dalam Pilkada ini, dikatakan Khofifah Indar Parawansa, memang sudah harus mendapatkan pengawalan ketat dari Bawaslu.

Sebab satu di antara bupati petahana kemarin sempat ada yang sudah dapat warning dari Bawaslu.

Warning tersebut diberikan karena dalam pencairan bantuan sosial tunai (BST) yang diberikan pemerintah pada warga, namun oleh pemda tersebut diberikan dalam kemasan amplop yang juga disertai dengan nama dan foto bupati tersebut.