Tak Punya Kartu Tani, 72 Ribu Petani di Madiun Sulit Dapatkan Pupuk Bersubsidi

“Posisi kami disini hanya menginput data Sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) untuk acuan alokasi pupuk. Setelah itu pihak BNI yang memiliki kewenangan menerbitkan Kartu Tani,”jelasnya.

Anggota DPRD Kabupaten Madiun, Wahyu Hidayat meminta Pemkab Madiun segera berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian. Ia meminta agar kebijakan pembelian pupuk dengan Kartu Tani yang diterapkan pada 1 September ditunda.

“Kami minta pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar ditunda dulu pemberlakukan aturan pembelian pupuk bersubsidi dengan Kartu Tani,” kata Wahyu.

• VIRAL 5 Tahanan Main TikTok di Penjara, Beberapa Orang Dikenali, Nasib 2 Polisi Terkuak, HP Siapa?

Sementara itu Pemimpin Bidang Bank BNI Madiun, Nora, mengatakan percepatan pembuatan Kartu Tani sementara sedang diproses. Kartu Tani akan dibagikan secara bertahap awal September 2020.

“September BNI Madiun minimal menyalurkan 60.000 kartu. Sisanya secara bertahap akan didistribusikan,” jelas Nora.

Nora mengatakan, pembuatan Kartu Tani baru diproses karena pihaknya baru mendapatkan data sejak akhir Juli hingga pertengahan Agustus 2020.

Meski demikian, diq optimis Kartu Tani sudah dapat dibagikan secara bertahap kepada petani awal bulan depan.

Ia menambahkan, Kartu Tani yang akan dibagikan ke tiga wilayah Madiun, Ngawi dan Magetan sekitar 250.000 kartu.

Agar proses pembagian kartu lebih cepat, BNI akan merekrut 50 orang tenaga magang yang sebelumnya sudah berpengalaman mendistribusikan kartu bansos BPNT. (SURYA/Rahadian Bagus)

Editor: Pipin Tri Anjani