Kampanye Pilkada 2020 di Malang Dibolehkan, Ini Skema Pengamanannya

 TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Kapolres Malang, AKBP Hendri Umar merestui para pasangan calon bupati maupun wakil bupati Malang menggelar kampanye.

"Terkait dengan kampanye, kita harus sadari bersama adalah salah satu tahapan wajib. Pengamanan sudah siap," ujar Hendri ketika dikonfirmasi.

Pilkada Malang 2020 digelar saat pandemi Covid-19 belum berakhir. Menanggapi hal tersebut, Hendri menuturkan jika pihaknya masih menunggu instruksi pusat.

"Himbauan teknis saya mohon waktu. Akan saya pastikan dulu ke Direktorat Intelkam Polda Jawa Timur dan gugus tugas Covid-19. Karena ini situasi khusus," ungkap Hendri kepada TribunJatim.com.

Pria asal Solok, Sumatera Barat ini ingin ada aturan yang jelas tentang skema pelaksanaan kampanye.

• Kasus Covid-19 di Ponorogo Tembus Lebih 300, Pasien Meninggal Dunia Kembali Bertambah

• Wejangan Krisdayanti ke Aurel Hermansyah Soal Rencana Nikahi Atta Halilintar, Mimi KD: Jaga Diri

• Lesty Kejora Curhat Bandingkan Fakta Rizki DA & Rizky Billar, Ayu Ting Ting Spontan Kaget: Ya Allah

"Terkait mekanisme terkait jam dibatasi maupun jumlah yang dibatasi. Harus ada peraturan yang mengikat," jelas Hendri kepada TribunJatim.com.

Pelaksanaan Pilkada disaat wabah penyakit memang beresiko. Sehingga protokol kesehatan Covid-19 bagai harga mati saat ini.

Covid-19 telah dipetakan Polres Malang sebagai salah satu kerawanan.

"Di setiap TPS (tempat pemungutan suara) kita tipologikan kerawanannya. Sehingga menyangkut komposisi pasukan," terang Hendri.

Skema penempatan pasukan telah disiapkan oleh Polres Malang. Petugas yang dilibatkan dari Satuan Sabhara dan polsek jajaran.

"Ada pasukan dalmas yang standby itu gabungan anggota Sabhara dan polsek lainnya. Kita siapkan sekitar 200 orang. Tersebar di 6 rayon," tutur Hendri.

Terakhir, Hendri menyatakan jika Polres Malang butuh bawah kendali operasi (BKO) dari daerah lain.

"Back up personel pasti. Sesuai dengan kerawanannya," tutup Hendri. (ew/Tribunjatim.com)