YLKI Sindir Bos Djarum Budi Hartono yang Surati Presiden Jokowi Demi Tolak PSBB: Kepentingan Bisnis

TRIBUNJATIM.COM - Bos Djarum Budi Hartono ternyata terang-terangan menolak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta.

Seperti diketahui, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta menjadi rem darurat yang ditarik oleh sang gubernur, Anies Baswedan, demi mengurangi penularan virus Corona Covid-19.

Tak setuju dengan adanya PSBB, pemilik Djarum Group, Budi Hartono, mengirimkan langsung surat penolakan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta ke Presiden RI Joko Widodo.

Hal ini pun menuai sorotan dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

YLKI menyindir keputusan Budi Hartono yang menolak PSBB, pihak YLKI menyebut hal itu mencerminkan kepetingan bisnis Budi Hartono.

• Syekh Ali Jaber Ditusuk Orang Tak Dikenal, Separuh Pisau Masuk ke Dalam, Berikut Wajah Pelakunya

• Cegah Covid-19 Klaster Keluarga, Wali Kota Ning Ita Blusukan Kampung Mojokerto, Sebar 5.000 Masker

• Detik-detik Rumah Warga Madiun Ludes Terbakar, Kerugian Sampai Rp 30 Juta, Obat Nyamuk Jadi Sebab

Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, menilai, PSBB DKI Jakarta merupakan tindakan yang memang harus dilakukan guna meredam penyebaran Covid-19.

Oleh karenanya menurut dia, keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak lagi perlu diperdebatkan.

Hal ini karena angka penyebaran Covid-19 di Ibu Kota masih tinggi.

Tulus Abadi pun menyoroti penolakan yang dilakukan oleh Budi Hartono.

Keputusan itu dianggap merefleksikan besarnya kepentingan bisnis orang terkaya di Indonesia itu.

"Penolakan Budi Hartono terhadap pelaksanaan PSBB tersebut lebih mencerminkan kepentingan bisnisnya, terutama bisnis zat adiktif (rokok)," ujarnya, dalam keterangan tertulis, Senin (14/9/2020).

• Mahfud MD Minta Kasus Penusukan Syekh Ali Jaber Diusut Tuntas, Pelaku Harus Diadili: Musuh Kedamaian

• Mahasiswa UMM Bakal Diwisuda Luring di Tengah Pandemi Covid-19 Mulai 14-16 September 2020

• Deretan 60 Mal di Jakarta Dibuka pada 5 Juni 2020, Warga Tak Disiplin Dapat Ancaman Ini dari Anies

Melambungnya jumlah positif Covid-19 di Jakarta, dinilai Tulus Abadi diakibatkan oleh dua hal utama.

Pertama, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dinilai terlalu cepat membuka aktivitas perekonomian.

"Sementara aspek pengendalian belum memenuhi syarat sebagaimana standar yang ditetapkan WHO," katanya.