Lamongan Masuk Indeks Kerawanan Pemilu: 10 di Indonesia, Begini Langkah Antisipasi Bawaslu

TRIBUNJATIM.COM, LAMONGAN - Pilkda Serentak 9 Desember 2020 ini, Lamongan menjadi perhatian banyak kalangan, lantaran masuk daerah rawan nomor 1 di Jawa Timur dan nomor 10 di Indonesia dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP).

Hal itu sesuai rilis Bawaslu Pusat.

Peta kerawanan ini dipotret dari pengalaman perhelatan Pilkada 2015.

Komisioner Badan Pengawas Pemilu Kabupaten (Bawaslukab) Lamongan Muhammad Nadhim dikonfirmasi Tribun Jatim mengakui, Lamongan masuk dalam 10 besar daerah dengan tingkat kerawanan tinggi Pilkada di Indonesia.

• Perlakuan Manis Ariel NOAH Bikin Luna Maya Tersipu, Dilakukan Tiap Tahun, Tabiat Buruk Juga Diungkap

• Kebaya Tradisional dengan Sentuhan Modern Ala Desainer Natasya Wijaya, Dipadukan Motif Ecoprint

"Data IKP yang dirilis Bawaslu pusat tersebut mengacu pada Pilkada 2015 silam, " kata Nadhim, Kamis (24/9/2020).

Menurut Nadhim, ada 74 indikator data IKP yang sudah disusun Bawaslu sejak 2014 lalu hingga tahun 2020 ini. Dari 74 IKP itu terdapat 35 indikasi pelanggaran.

Pada Pilkada 2015 lalu, lanjut Nadhim, Bawaslu menemukan adanya penyelenggara pemilu yang tidak netral sehingga harus menjalani sidang etik di DKPP.

• Trauma Ruben Onsu Bikin Betrand Peto Selalu Dikawal, Sewa Ajudan Pribadi Buat Ngintilin Onyo

• Download Lagu MP3 DJ Masha and The Bear Remix Full Bass Viral TikTok 2020, Lirik Pesenka Ikalka

Sedang pada Pilkada 2015, juga ada penyelewengan dana Pilkada yang kasusnya baru saja selesai di proses pengadilan, serta adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak netral saat pemilihan kepala daerah digelar.

Indikator berikutnya terkait dengan rekrutmen penyelenggara pemilu dari beberapa rekrutmen ada permasalahan.

"Pilkada sebelumnya terjadi kekerasan pada salah satu calon, ini juga masuk indeks kerawanan pemilu di Lamongan," ungkapnya.

Mengantisipasi kerawanan pemilu tidak terjadi di Lamongan, menurut Nadhim, ada beberapa hal yang sudah dipersiapkan oleh Bawaslu, salah satunya adalah membentuk satgas netralitas PNS.

Juga meminta seluruh pemangku kebijakan, terutama penyelenggara untuk netral dan tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon.

"Kami juga telah melakukan rakor dengan melibatkan ASN, Bawaslu dan KPU dan pihak-pihak terkait. Kami juga membuat tim protokol kesehatan," ungkapnya.

Untuk diketahui, beberapa waktu lalu Bawaslu RI telah merilis pemutakhiran Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2020.

Pada tingkat kabupaten/kota, ada 10 kabupaten/kota di Indonesia yang masuk dalam kategori kerawanan tertinggi dimana salah satunya adalah Lamongan.

Penulis: Hanif Manshuri

Editor: Heftys Suud