Breaking News:

Demo Penolakan Omnibus Law

Selain Surati Presiden, Gubernur Khofifah Fasilitasi Buruh Dialog dengan Menkopolhukam

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa akan bersurat ke Presiden Jokowi dan memfasilitasi serikat buruh dan serikat pekerja untuk berdialog

bobby Koloway/surya
Ribuan buruh memadati depan gedung kantor Gubernur Jawa Timur yang berada di Jalan Pahlawan Surabaya, Kamis (8/10/2020). 

 TRIBUNJATIM.COM, MAGETAN - Pasca gejolak aksi penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja yang berujung rusuh di Jawa Timur, Gubernur  Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa akan bersurat ke Presiden Jokowi dan memfasilitasi serikat buruh dan serikat pekerja untuk berdialog dengan Menkopolhukam.

Hal tersebut menjadi hasil audiensi Gubernur Khofifah bersama tiga elemen buruh dan pekerja yaitu Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) yang dilakukan Kamis (7/10/2020) malam.

Dalam wawancara di Makam Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo Magetan, Jumat (8/10/2020) pagi, Khofifah mengatakan bahwa audiensi semalam bersama serikat pekerja dan serikat buruh berlangsung kondusif dan konstruktif.

Yang menghasilkan sejumlah sikap bahwa Pemprov Jawa Timur siap menyuarakan aspirasi serikat pekerja dan serikat buruh Jatim ke Presiden terkait penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja.

“Dialog dengan KSPSI, FSPMI dan SBSI sudah kami lakukan semalam. Mereka ingin kita mengirim surat ke Presiden,” kata Khofifah kepada TribunJatim.com.

Buruh Kecewa Sikap Pemrov Jatim, Sekdaprov Sempat Dilempari Botol

129 Pengunjuk Rasa Yang Ditahan di Mapolreta Malang Kota Dilakukan Rapid Test, Ini Hasilnya

Sosok Pencetus UU Cipta Kerja Bukan Jokowi, Luhut Bongkar Proses Awal: Jangan Jadi Negara Alien

Sebelumnya, dikatakan Khofifah, sebanyak dua kali aksi dari serikat buruh dan pekerja, mereka juga sudah meminta Pemprov untuk mengirim surat Presiden. Dan Pemprov Jatim sudah menyampaikan aspirasi tersebut secara tertulis kepada Presiden.

Dan setelah undang-undang Cipta Kerja ini disahkan DPR, mereka ingin agar Pemprov Jawa Timur kembali menyampaikan hasil aspirasi mereka.

“Maka semalam kami rembukkan bagaimana naskah redaksional yang kita siapkan untuk dikirim ke Presiden. Setelah kami susun bersama, mereka sudah setuju dan mereka paraf naskahnya bahwa itu adalah aspirasi yang mereka inginkan. Malam tadi juga kami langsung disiapkan surat itu,” urai Khofifah kepada TribunJatim.com.

Tidak sampai di sana, dalam forum audiensi tersebut para serikat buruh dan pekerja juga menyampaikan keinginan mereka untuk melakukan dialog. Mereka ingin berdialog dengan Menkopolhukam Mahfud MD.

Dengan dialog dengan Menkopolhukam, diharapkan ada ketersambungan paham dari apa yang menjadi substansi materi dari Undang Undang Cipta Kerja. Terlebih antara draft dan yang telah disahkan biasanya terdapat dinamika yang bisa jadi belum tersampaikan dengan baik pada para serikat buruh dan pekerja.

“Semalam langsung saya telepon Pak Menkopolhukam Mahfud MD dan beliau menyiapkan waktu. Kalau berkenan virtual maka waktunya bisa besok. Tetapi kalau ketemu langsung beliau menyampaikan waktunya kemungkinan Selasa siang atau sore,” tegas Khofifah kepada TribunJatim.com.

Namun jika ingin bertemu langsung di hari Selasa pekan depan, Khofifah menegaskan bahwa gubernur dan wagub tidak bisa mendampingi lantaran ada rangkaian HUT Pemprov Jatim ke 75.

“Nah sedang kita komunikasikan untuk bisa mendapatkan waktu hari Selasa. Untuk koordinasi dengan Pak Menkopolhukam Mahfud MD, Pemprov akan memfasilitasi teman-teman Serikat dan Serikat Pekerja dari Jawa Timur,” pungkas Khofifah. (Fatimah Z/Tribunjatim.com)

Penulis: Fatimatuz Zahroh
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved