Konsekuensi Pilkada Malang 2020 Saat Pandemi Covid-19, Ada Anggaran Fantastis untuk Rapid Test

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Erwin Wicaksono

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Pelaksanaan Pilkada Malang 2020 di tengah pandemi virus Corona ( Covid-19 ) memicu timbulnya konsekuensi.

Salah satunya adalah risiko penularan virus Corona yang bisa saja terjadi, sehingga KPU Kabupaten Malang harus bertanggung jawab terkait keselamatan para petugas.

Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan SDM KPU Kabupaten Malang, Marhaendra Pramudya Mahardika menerangkan, pihaknya akan melakuakan rapid test untuk setiap anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ( KPPS ) dan Panitia Pemungutan Suara ( PPS ).

Kebijakan itu dilakukan untuk mencegah penularan virus Corona.

"Ada sekitar 10 ribu PPS di 4.999 TPS. Rinciannya 2 orang PPS. Lalu setiap TPS ada 7 orang KPPS," terang Marhaendra Pramudya Mahardika ketika dikonfirmasi pada Minggu (11/10/2020).

Marhaendra Pramudya Mahardika menambahkan, asumsi harga rapid test saat ini Rp 150 ribu per rapid test.

• Di Masa Pandemi Covid-19, KPU Kabupaten Malang Targetkan Partisipasi Pemilih Capai 77 Persen

• Harga Tiket Masuk Taman Rekreasi Sengkaling, Tempat Wisata di Kota Malang, Lihat Jam Buka dan Lokasi

Alhasil, anggaran rapid test yang dibutuhkan KPPS berjumlah Rp 5.248.950.000,-.

Lalu untuk PPS, butuh dana sebesar Rp 1.499.700.000,-.

Untuk rapid test sekali saja KPU Kabupaten Malang butuh dana sekitar Rp 6.748.650.000,-. 

Kata Dika, sapaan Marhaendra Pramudya Mahardika, meski uang yang dibutuhkan sangat besar, KPU Kabupaten Malang tak ambil pusing untuk memenuhinya.

Pasalnya uang sebesar itu tak diambil dari dompet KPU Kabupaten Malang.

• Tim Kampanye Malang Makmur Sebut Elektabilitas Sanusi-Didik Gatot Subroto Sedang Tinggi-tingginya

• Tinggal Selangkah Lagi Sam HC-Gunadi Handoko Jadi Pasangan Calon di Pilkada Malang 2020

"Karena berdasarkan hasil dari rapat dengan Komisi II DPR anggarannya diambil dari APBN, sehingga bukan dari APBD atau dari NPAD yang kami terima," ujar Dika.

Terkait pelaksanaannya, rapid test akan digelar pada November 2020. Petugas yang dirapid test hanya mendapat jatah satu kali.

"Karena pelaksanaan tes tersebut merupakan kewajiban kami itu," ungkap Dika.