RS Nindhita Diduga Menolak Pasien BPJS, Dinkes Rencana Lakukan Pembinaan Tenaga Kesehatan Sampang

TRIBUNJATIM.COM, SAMPANG - Dinas Kesehatan (Diskes) Kabupaten Sampang, Madura berencana melakukan pembinaan terhadap seluruh bidan di wilyah kerjanya, Kamis (15/10/2020).

Program tersebut diadakan setelah mediasi terkait keluhan atas pelayanan Rumah Sakit (RS) Nindhita yang diduga menolak pasien BPJS tiga hari yang lalu.

Dalam mediasi itu Dinkes Sampang mendatangkan pihak Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Sampang, BPJS Kesehatan Sampang, dan RS Nindhita.

Baca juga: Kenangan Aji Santoso Terhadap Legenda Persela Choirul Huda yang Wafat 3 Tahun Lalu: Panutan

Baca juga: PENYEBAB Sebenarnya Tingkah Gadis Muda ke Tiang Listrik di Video Viral, Perekam Kuak Fakta Tak Wajar

Plt Dinkes Sampang, Agus Mulyadi mengatakan, pelayanan RS Nindhita yang dikeluhkan oleh masyarakat itu kurang baik.

Sebab, pria berkacamata itu menilai tenaga medis RS Nindhita pelayanannya berpegang teguh pada norma (Normatif). Padahal juga perlu melihat kondisi masyarakat setempat terutama Madura.

"Intinya harus melihat karakter dari masyarakat Madura yang meminta harus dilayani, ya silahkan fasilitas melayani, paling tidak disentuh dan ditanyakan terlebih dahulu, karena meskipun seperti itu masyarakat sudah puas," ujarnya kepada TribunJatim.com, Rabu (14/10/2020).

Baca juga: Mobil Rental Dirampas, Sopir Asal Jombang Diancam dan Diikat di Gubuk oleh 2 Penumpang di Trenggalek

Baca juga: Rincian Bagian Wajah Lesty Kejora yang Dipermak, Biaya Ratusan Juta? Inul: Semua Sah Dilakukan

"Tenaga kesehatan jangan melihat normatif, ini fasilitas kayaknya masih melihat normatif, tidak boleh lah.. walaupun nanti BPJS tidak bisa diklaim yang terpenting dilayani terlebih dahulu," imbuhnya.

Ia menambahkan, Bagaimanapun caranya substansi yang membuka pelayanan itu harus sepenuhnya bekerja.

Sehingga, bila ada halangan dan tidak bisa melayani masyarakat, sebelumnya harus diantisipasi dengan dokter pengganti.

"Sebenarnya sudah dilakukan oleh RS Nindhita tapi, dokter pengganti itu tidak terdaftar di BPJS sehingga, secara administrasi tidak bisa diklaim," tuturnya.

Kendati demikian, pihak pelayanan tidak harus langsung mengarahkan pasien menuju ke rumah sakit lainnya melainkan, melayani terlebih dahulu, jika sudah stabil baru ditawarkan administrasinya.

"Jadi saya mememitik benang simpulnya, permasalahan kemarin merupakan mis, artinya masyarakat menginginkan dilayani terlebih dahulu," terang Agus Mulyadi.

Maka dari itu, pihaknya akan membina para bidan di wilayah kerjanya dengan cara mengingatkan kembali melalui surat untuk mematuhi aturan-aturan yang ada.

Seperti tatacara melayani yang baik dengan contohnya, menanyakan status pasien terlabih dahulu, kemudian beranjak perbincangan pembiayaan, dan komunikasi antara pelaksana di bawah dengan Rumah Sakit.

"Pembinaan fasilitas juga dilakaukn dalam arti, jangan menggunakan fasilitas seenaknya, begitupun tenaga kesehatan harus mengerti menolak itu seperti apa," pungkasnya.

Penulis: Hanggara Pratama

Editor: Heftys Suud