Angka Pengangguran di Jatim Naik 27 Ribu Pasca Pandemi, DPRD Minta Kerjasama Lintas OPD
Komisi E DPRD Jawa Timur menyorot tingginya angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Timur akibat pandemi.
Penulis: Bobby Constantine Koloway | Editor: Yoni Iskandar
lihat foto
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Komisi E DPRD Jatim menyorot tingginya angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Timur akibat pandemi virus Corona atau Covid-19.
Mengatasi hal ini, masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta bekerja simultan dengan mengedepankan linkage program.
Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Hikmah Bafaqih meningkatkan bahwa masing-masing OPD tidak bisa bekerja sendiri. Para Mitra Komisi E diminta berjalan seiring.
Terutama, dalam mengatasi masalah yang ditimbulkan akibat pandemi. Mengutip data BPS, sejak Maret hingga 13 Juni lalu tenaga kerja yang di PHK dan dirumahkan mencapai 50.379 orang.
"Saat ini sudah ada 27 ribu angka pengangguran terbuka baru yang muncul pasca pandemi. Baik yang di-PHK secara formal maupun harus dirumahkan tanpa ada kejelasan nasib mereka," kata Hikmah ketika dikonfirmasi di Surabaya, Jumat (16/10/2020).
Masalah besar ini, menurutnya memerlukan kerja lintas sektoral. Anggota Fraksi PKB ini menyebut Komisi E DPRD Jatim menginisiasi pertemuan program kerja antar OPD.
Baca juga: Gelar Berkah Jumat, Bupati Nganjuk Bagikan Berbagai Bantuan ke Warga dan Anak Yatim
Baca juga: Jadi Brand Ambassador, Lee Min Ho Tampil Bareng Agnez Mo di Iklan E-Commerce, Ada Nama Verrel Juga
Baca juga: Sah Dinikahi Indra Priawan, Nikita Willy Disebut Mbak You Jadi Wanita Seutuhnya: Semoga Lebih Tenang
"Menurut kami, capaian akan lebih efektif serta efisien pembiayaannya, apabila antar OPD duduk bersama melakukan kerja lintas sektor," katanya kepada TribunJatim.com.
Belum selesai angka pengangguran terbuka akibat pandemi, potensi penambahan pengangguran juga muncul dari para lulusan sekolah menengah. "Lulusan SMA/SMK yang memunculkan pengangguran baru," katanya.
Ia mengusulkan 16 Balai Latihan Kerja (BLK) yang berada di bawah Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) bisa berkerjasama dengan SMK yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan (Disdik).
"Misalnya, kita mempertemukan BLK untuk bisa difungsikan sebagai tempat Prakerin, pemagangan lanjutan, serta mengambil sertifikasi," kata Hikmah.
"Terutama, bagi SMK yang secara peralatan belum memenuhi kualifikasi. Prasarana ini bisa disokong BLK," katanya kepada TribunJatim.com.
Dari soal permodalan, Komisi E akan menggandeng Komisi C agar para mitra kerja Komisi bidang keuangan tersebut ikut turun tangan. Para alumni yang sudah mengikuti pelatihan kerja bisa mendapatkan bantuan keuangan dari lembaga keuangan yang dimiliki Pemrov Jatim.
"Misalnya, bantuan dari Jamkrida, Bank UMKM atau program CSR dari Bank Jatim," katanya.
Selain memenuhi kebutuhan dalam negeri, kerja lintas sektoral juga diharapkan dapat menyalurkan tenaga kerja ke luar negeri. "Disnaker yang memiliki informasi bursa kerja luar negeri, melakukan kerjasama dengan Dinas Pendidikan dalam hal bursa kerja, termasuk pendidikan Bahasa," katanya.
Saat ini, ada dua BLK yang diinisiasi jadi lab bahasa. "Terutama, untuk ke Jepang dan beberapa negara lainnya," katanya.
