Gus Falah Anggota Komisi VII DPR RI : Ada Mafia Mengakar, Kekurangan BBM Solar untuk Nelayan

Setelah conventer kid nelayan, kemudian petani tambak. " Sudah diel, " katanya.

Diakui, kebutuhan BBM jenis solar untuk nelayan atau petambak di wilayah utara dan selatan masih kurang.
Secara umum Falah berharap penyaluran BBM di Lamongan lancar tidak ada kendala.

Sementara itu, Sekretaris BP Migas, Bambang Utoro mengatakan, terkait masih terjadi kelangkaan, tadi di diakusi ditanyakan soal kelangkaan.

Nah, di sini khususnya untuk BBM subsidi solar, itu memang ditegaskan perpres dan kebijakannya, petani atau nelayan, itu kalau memang mendapatkan jatah solar subsidi, maka dia bisa gunakan surat rekomendasi.

"Nah SKPD terendah bisa kepala desa atau lurah, dia bisa berikan rekomendasi, " katanya.

Kalau ada rekomendasi dari kades dan pihak terkait, baru bisa diberikan BBM subsidi sesuai dengan jumlahnya, jadi tepat volume dan tepat sasaran orangnya.

Kalau sampai ada kekurangan, pihaknya akan melihat bagaimana membaginya, karena solar itu ada yang ke SPBU dan ada yang ke SPBN.

Kenapa sampai ini habis SPBN-nya, nanti akan koordinasi dengan Pertamina, mengapa sampai SPBN sampai habis, dan para nelayan ini sampai lari ke SPBU.

Apakah SPBN ini habis karena disedot kapal - kapal besar?

Makanya, pihaknya menunggu dari Pertamina, kalau itu memang indikasinya ada kapal - kapak besar, akan diserahkan ke pemerintah daerah. Artinya kita sekrahkan ke Lamongan solarnya tahun ini 97.465 kilo liter.

"Kuota itu usulan dari pemerintah daerah. Tapi kalau habis karena kapal besar ya perlu ditindak. Kita awasi sama - samalah. Kita juga sering turun bersama dengan TNI - Polri kalau misalnya terjadi seperti itu, " ungkapnya.

Kapal untuk nelayan juga dibatasi, untuk berat bersih di bawah 30 Gt, diluar itu sebenatnya tidak boleh.
Sementara di SPBN juga sebenarnya harus dilengkapi dg surat rekomendasi

Adanya sosialisasi hari ini dimaksudkan agar masyarakat tahu kegiatan hilir. Karena selama ini masyarakat tidak memahami kegiatan hilir, seperti diatribusi BBM. (Hanif Manshuri/Tribunjatim.com)