Gus Falah Anggota Komisi VII DPR RI : Ada Mafia Mengakar, Kekurangan BBM Solar untuk Nelayan

TRIBUNJATIM.COM, LAMONGAN - Anggota DPR RI PDI Perjuangan Dapil X Gresik-Lamongan, Nasyirul Falah Amru menilai sampai saat ini masih ada mafia bahan bakar minyak (BBM) jenis solar kuota untuk kalangan nelayan.

Jatah nelayan bahkan dihabisi pera pengusaha pemilik kapal besar termasuk diantaranya yang terlibat.

"Bahkan anggota dewan yang basis pengusaha pasti ikut bermain, " kata Nasyirul Falah Amru, usai membuka Sosialisasi Tugas dan  Fungsi serta Capaian Kinerja BPH Migas di salah satu hall hotel di Lamongan, Senin (19/10/2020).

Untuk nelayan untuk mendapatkan solar subsidi lewat SPBN, sementara kuotanya dengan DKPP, realitanya ketika kuota habis, nelayan akhirnya harus membeli sendiri ke SPBU.

"Bahkab dengan hutang dulu. Dan ini yang membuat nelayan tidak optimal. Dan Rata - rata kouta solar untuk nelayan sudah habis dalam waktu 15 hari, " katanya kepada TribunJatim.com.

Praktik hutang bagi nelayan ke SPBU itu terjadi di semua wilayah nelayan, termasuk nelayan Brondong, Blimbing. Ia berharap kebutuhan nelayan itu harus terpenuhi.

DKPP diminta harus berkoordinaso dengan Pertamina untuk memenuhi kuotanya.

Pihaknya bahkan sudah berupaya agar kebutuhan solar bagi nelayan itu terpenuhi.

"Saya usul sudah sejak 2017, dan belum berhasil karena kapal besar ikut ambil ke SPBN, "ungkapnya.

Kondisi ini dinilai Falah karena adanya permainan mengakibatkan kuota nelayan selalu tidak mencukupi.

Baca juga: Kecewanya Aryn Williams karena Lanjutan Liga 1 2020 Ditunda: Kita Sudah Berlatih Begitu Keras

Baca juga: 58 Pelajar dalam Demo UU Omnibus Law di Surabaya Nangis Sujud Minta Maaf, Bakal Didampingi Psikolog

Baca juga: Gelar Razia Balap Liar, Polres Pamekasan Amankan 6 Unit Sepeda Motor yang Hendak Dipakai Balapan

"Dan itu pasti ada permainan bahkan mereka sudah mengakar, " tandasnya kepada TribunJatim.com.

Untuk meminimalisir permainan, menurut Falah, maka harus ditingkatkan peran komisi pengawasan, kelompok nelayan akan dibangkitkan, selain menambah kuota.

Falah mengakui sangat susah mengatasi mafia BBM jenis solar untuk nelayan. Apalagi mafia itu terjadi hampir diseluruh wilayah Indonesia. Ini bukan kesalahan BP Migas, karena BP Migas tidak hanya mengatur itu saja ( solar nelayan, red).

Solusinya agar nelayan tidak tergantung pada BBM solar, maka diganti dengan converter kid.
Untuk conventer kid, Falah telah mengajukan anggaran 3 kali lipat untuk tahun depan untuk 50 ribu converter kid yang akan dibagi pada nelayan, darat maupun laut.

Bantuan converter kid tidak hanya untuk nelayan, namun juga petani tambak. "Petani tambak sedang diusulkan conventer kid, termasuk pada petani.

Setelah conventer kid nelayan, kemudian petani tambak. " Sudah diel, " katanya.

Diakui, kebutuhan BBM jenis solar untuk nelayan atau petambak di wilayah utara dan selatan masih kurang.
Secara umum Falah berharap penyaluran BBM di Lamongan lancar tidak ada kendala.

Sementara itu, Sekretaris BP Migas, Bambang Utoro mengatakan, terkait masih terjadi kelangkaan, tadi di diakusi ditanyakan soal kelangkaan.

Nah, di sini khususnya untuk BBM subsidi solar, itu memang ditegaskan perpres dan kebijakannya, petani atau nelayan, itu kalau memang mendapatkan jatah solar subsidi, maka dia bisa gunakan surat rekomendasi.

"Nah SKPD terendah bisa kepala desa atau lurah, dia bisa berikan rekomendasi, " katanya.

Kalau ada rekomendasi dari kades dan pihak terkait, baru bisa diberikan BBM subsidi sesuai dengan jumlahnya, jadi tepat volume dan tepat sasaran orangnya.

Kalau sampai ada kekurangan, pihaknya akan melihat bagaimana membaginya, karena solar itu ada yang ke SPBU dan ada yang ke SPBN.

Kenapa sampai ini habis SPBN-nya, nanti akan koordinasi dengan Pertamina, mengapa sampai SPBN sampai habis, dan para nelayan ini sampai lari ke SPBU.

Apakah SPBN ini habis karena disedot kapal - kapal besar?

Makanya, pihaknya menunggu dari Pertamina, kalau itu memang indikasinya ada kapal - kapak besar, akan diserahkan ke pemerintah daerah. Artinya kita sekrahkan ke Lamongan solarnya tahun ini 97.465 kilo liter.

"Kuota itu usulan dari pemerintah daerah. Tapi kalau habis karena kapal besar ya perlu ditindak. Kita awasi sama - samalah. Kita juga sering turun bersama dengan TNI - Polri kalau misalnya terjadi seperti itu, " ungkapnya.

Kapal untuk nelayan juga dibatasi, untuk berat bersih di bawah 30 Gt, diluar itu sebenatnya tidak boleh.
Sementara di SPBN juga sebenarnya harus dilengkapi dg surat rekomendasi

Adanya sosialisasi hari ini dimaksudkan agar masyarakat tahu kegiatan hilir. Karena selama ini masyarakat tidak memahami kegiatan hilir, seperti diatribusi BBM. (Hanif Manshuri/Tribunjatim.com)