Pemkab Trenggalek Raih Opini WTP Ke-4 Berturut dari Kemenkeu
Pemerintah Kabupaten Trenggalek menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan.
Penulis: Aflahul Abidin | Editor: Yoni Iskandar
lihat foto
TRIBUNJATIM.COM, TRENGGALEK - Pemerintah Kabupaten Trenggalek menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan.
Kabupaten di pesisir selatan Pulau Jawa itu telah menerima opini serupa dalam empat tahun berturut-turut.
Penghargaan atas opini WTP diserahkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Paransa kepada Pjs Bupati Trenggalek Benny Sampirwanto di Surabaya, Senin (19/10/2020).
Opini WTP diterima karena laporan keuangan Pemkab Trenggalek tahun anggaran 2019 dianggap wajar dan akuntabel.
Benny mengatakan, pihaknya bangga atas capaian yang diraih secara berturut-turut ini.
"Saya juga bangga atas capaian yang diraih oleh jajarannya yang berhasil menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara wajar dan akuntabel," ujar Benny Kepada TribunJatim.com.
Ia menyebut, capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menunjukkan bahwa eksekutif dan legislatif di Kabupaten Trenggalek telah menempatkan program pada prioritas yang dibutuhkan masyarakat.
Baca juga: Viral Siswa SMK di Lombok NTB Nikahi 2 Gadis Kurang dari Sebulan, Ibu Pingsan, Istri Pertama Kecewa
Baca juga: BREAKING NEWS - Mayat Pria Tanpa Busana Tergeletak di Tengah Hutan Kemlagi, Kondisi Seperti Terbakar
Baca juga: Jurnalis Malang Raya Sayangkan Ada Kekerasan saat Peliputan Demo Omnibus Law, Nyatakan 4 Sikap Ini
"Sehingga Kabupaten Trenggalek memperoleh penghargaan ini secara berturut-turut," sambung benny.
Ia berharap, jajaran pemkab terus optimistis dan bersemangat dalam mengatur program yang pedampak positif kepada masyarakat.
Ia juga ingin penyusunan anggaran dan pelaksanaannya bakal berlangsung secara transparan. Sehingga, capaian positif ini dapat dipertahankan.
"Tentu program yang sesuai dengan RPJMD ada tiga priotitas pembangunan di Trenggalek. Di antaranya pembangunan infrastruktur penopang ekonomi dan ketahanan bencana, pembangunan pelayanan dasar untuk memenuhi pelayanan minimal, dan yang terakhir adalah pembangunan yang inklusif," katanya Kepada TribunJatim.com. (fla/Tribunjatim.com)
