Terkait Rencana Belajar Tatap Muka di Gresik, Bupati Sambari Tunggu Instruksi Pemerintah Pusat

TRIBUNJATIM.COM, GRESIK - Rencana pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) disekolah pada bulan November awal kini menjadi abu-abu.

Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto sedang menunggu intruksi dari pusat.

Doktor lulusan Universitas Airlangga itu menyampaikan, untuk melaksanakan PTM itu pihaknya menunggu intruksi dari pusat. Atau ketika pemerintah pusat sudah mengeluarkan izin PTM kepada daerah.

"Kami tidak mengajukan, kami menunggu instruksi dari pemerintah pusat," ucapnya, Selasa (27/10/2020).

Dispendik Gresik sendiri mengebut segala persiapan PTM di Gresik.

Saat ini Dispendik sedang mencatat kesiapan sekolah mana saja yang siap merencanakan uji coba PTM itu di November besok.

Baca juga: Dishub Kota Malang Terapkan BLU-e, Masyarakat Bisa Scan Barcode untuk Tahu Kendaraan Lulus Uji KIR

Baca juga: Perbedaan Persyaratan Protokol Kesehatan Naik KA Lokal dan Jarak Jauh/Menengah di Era New Normal

Memang tidak semua sekolah siap. Tapi juga sudah banyak yang siap baik dari sarpras maupun penunjang protokol kesehatan (prokes) lainnya.

Bahkan sebelum ini, Dispendik telah membagikan angket kepada wali murid dan juga sudah dikumpulkan. Hasilnya, 80 persen wali murid SD/SMP setuju PTM dan 90 persen lebih wali murid SMA/SMK setuju PTM.

Tidak hanya itu, Dispendik juga tengah menyusun SOP hingga draf Perbup untuk melaksanakan PTM. Bahkan dalam waktu dekat, pihak Dispendik akan melakukan rapat dengan Satgas Covid-19.

“Nanti kita sodorkan sekolah mana yang sudah siap, satgas yang merekomendasikan dalam rapat itu,” kata Mahin, Kepala Dispendik Gresik.

Sebelumnya, Bupati Sambari menyebut PTM di Gresik tidak perlu menunggu zona kuning atau hijau PTM bisa dilakukan dengan syarat.

Pelaksanaan PTM bisa dilakukan ketika Dispendik siap dalam segala hal yang tercantum dalam SOP. Mulai dari sarana prasarana, hingga penyusunan jadwal jumlah siswa masuk dan transportasi.

Meski nantinya satgas covid menyetujui sejumlah sekolah, tetaplah belum bisa dilaksanakan tanpa persetujuan bupati. Sedangkan Bupati Sambari memastikan PTM dilaksanakan ketika ada intruksi pusat. (SURYA/Willy Abraham)

Editor: Pipin Tri Anjani