PKB Jatim Ingatkan Bawaslu Kabupaten Blitar Tak Komentari Konten Debat: Penyelenggara Harus Netral!
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Timur angkat bicara terkait pelaksanaan debat di Pilkada Kabupaten Blitar. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Jatim
Penulis: Bobby Constantine Koloway | Editor: Yoni Iskandar
lihat foto
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Timur angkat bicara terkait pelaksanaan debat di Pilkada Kabupaten Blitar. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Jatim, menyorot pernyataan Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar, Abdul Hakam Solahuddin yang disebut mengomentari konten debat.
Dalam keterangan tertulis yang diterima Surya.co.id, Selasa (3/11/2020), Wakil Sekretaris DPW PKB Jatim, Fauzan Fuadi mengutip penjelasan Abdul Hakam Solahuddin. Abdul Hakam menyebut debat pilkada Kabupaten Blitar jilid pertama, 24 Oktober lalu terkesan kaku.
Menurut Abdul Hakam, ini sebagai akibat paslon diperbolehkan membawa contekan. Sehingga, menurut Hakam, paslon terpaku pada materi tulisan dan kurang bebas mengeksplorasi visi misi yang diusungnya.
Menurut Hakam, soal contekan memang tidak diatur dalam kesepakatan teknis pelaksanaan debat publik. Namun Hakam menilai pelaksanaan debat publik pertama itu kaku dan kurang bisa dinikmati, apalagi secara virtual.
Pernyataan Abdul Hakam pun disayangkan Fauzan Fuadi.
Baca juga: Arya Saloka Pemeran Al Pernah Adu Akting Bareng Aurelie Moeremans, Adegan Ciumannya Disebut Aneh
Baca juga: Gus Ipul Prihatin Atas Insiden Ambruknya Dua Atap SDN Gentong Yang Ambruk Lagi
Baca juga: Bapak Di Gresik Ini Nunggu Putranya, Sudah 5 Hari Belum Pulang, Diduga Jadi Korban. . .?
"Statement ketua Bawaslu Kabupaten Blitar sangat tendensius," kata Fauzan dikutip dari pernyataan tertulis yang sama.
Fauzan meminta penyelenggara untuk memahami tugas, pokok, dan fungsinya.
"Seharusnya dia baca-baca lagi, apa tugas pokok dan fungsinya sebagai komisioner Bawaslu," tegas Fauzan yang juga Ketua Fraksi PKB DPRD Jatim ini.
"Bawaslu tidak ada kewenangan mengomentari konten debat. Kalau mau menilai konten, jadi pengamat politik saja," katanya kepada TribunJatim.com.
Selain mengetahui kewenangan, Bawaslu juga diwajibkan menjaga netralitas.
"Bawaslu harusnya netral. Jangan malah kelihatan sekali keberpihakannya," sindirnya kepada TribunJatim.com.
Ia juga mengingatkan para kader PKB di Blitar untuk mengawal pelaksanaan pilkada di sana.
"Saya minta Ketua Garda Bangsa (sayap PKB) Kabupaten Blitar melaporkan hal ini ke Bawaslu provinsi dan RI. Kami juga perintahkan DPW Lakumham PKB Jatim untuk melaporkan ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelengga Pemilu)," tegas Fauzan. (bob/Tribunjatim.com)
