Bawaslu Ponorogo Digeruduk Dua Kelompok Massa, Ini Masing-masing Tuntutannya

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra

TRIBUNJATIM.COM, PONOROGO - Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Ponorogo di Jalan Trunojoyo digeruduk dua kelompok massa, Kamis (5/11/2020).

Unjuk rasa pertama terjadi pada pukul 10.00 WIB dari massa yang tergabung dalam Foreper (Front Relawan Pejuang Republik) Adil.

Kemudian demo yang kedua, sekitar pukul 13.00 WIB dari Masyarakat Peduli Pilkada Damai alias Mapilda.

Massa dari Foreper Adil meminta Bawaslu Ponorogo untuk bekerja profesional dalam pengawasan Pilkada Ponorogo 2020, dan tidak setengah hati dalam merespons laporan yang masuk dari masyarakat.

"Ada orang yang mengadukan tapi yang diperiksa justru kurirnya saat penanganan laporan, bukan orang yang mengadukan yang diminta keterangan. Kalau seperti ini pengaduan yang ditemukan masyarakat jadi sia-sia," kata Perwakilan dari Foreper Adil, Didik Hariyanto.

Baca juga: Pilkada Ponorogo, Paslon Dilarang Pakai Dana Kampanye Lebih dari Rp 19 Miliar, Ini Penjelasan KPU

Baca juga: Keseimbangan Iman dan Imun Jadi Kunci Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo Tanggulangi Covid-19

Berbeda dengan Foreper Adil, masaa dari Mapilda mendukung penuh kinerja Bawaslu Ponorogo.

Mereka meminta Bawaslu bekerja sesuai dengan tupoksinya. Tetap netral dan dan tidak takut adanya intimidasi dan provokasi dari pihak-pihak tertentu.

"Kami mendorong Bawaslu untuk bersikap netral dalam mengawasi pesta demokrasi di Ponorogo tahun ini. Jangan takut pada segala bentuk intervensi dari pihak manapun," ujar koordinasi Mapilda, Pujiana.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Ponorogo, Muhammad Saefulloh menerima masukan dan aspirasi dari kedua kelompok massa.

Baca juga: Ditinggal Menggembala Kambing, Dua Motor Milik Warga Ponorogo Terbakar, Diduga Korsleting Listrik

Baca juga: Satu Dusun di Ponorogo Terisolasi, Dampak Jembatan yang Putus Terbawa Arus Sungai

Baca juga: Putusan Pengadilan Tinggi Kuatkan PN, Penjegal ODGJ Tulungagung hingga Tewas Dihukum Enam Bulan

Menurutnya demo tersebut merupakan bentuk kepedulian masyarakat yang menginginkan Bawaslu bekerja sesuai aturan dan ketentuan sehingga Pilkada Ponorogo 2020 bisa terlaksana dengan baik.

Dia juga mengartikan adanya intervensi yang dimaksud pengunjuk rasa adalah masyarakat yang semata-mata menginginkan Bawaslu tetap independen, netral.

"Saya tegaskan, Bawaslu Ponorogo bekerja sesuai dengan aturan dan ketentuan. Kami juga bekerja profesional dalam menangani segala dugaan pelanggaran yang dilaporkan masyarakat," pungkasnya.

Editor: Dwi Prastika