Breaking News:

Warga Desa Bulusari Kabupaten Pasuruan Demo Kantor Desa, Ini Tuntutannya

Ratusan warga Jurang Pelen Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, meluruk Kantor Desa Bulusari, Senin (9/11/2020).

(Surya/Galih Lintartika)
Warga Jurang Pelen Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan berusaha ditenangkan agar tidak merangsek masuk ke dalam Kantor Desa saat Kepala Desa sedang menemui perwakilan warga. 

TRIBUNJATIM.COM, PASURUAN - Ratusan warga Jurang Pelen Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, meluruk Kantor Desa Bulusari, Senin (9/11/2020).

Ada beberapa tuntutan yang disampaikan warga setempat. Diantaranya, Kepala Desa harus menarik laporan terkait dugaan korupsi pemanfaatan tanah TKD yang dibuat jalan sesuai dengan perkara yang sekarang dalam penyidikan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan.

Warga juga mendesak kepala desa untuk tidak memperpanjang status Hak Guna Usaha (HGU) yang dikuasai penambang PT Wirabumi.

Warga menghendaki HGU yang berakhir pada 2023 mendatang, dikembalikan lagi sebagai tanah kas desa (TKD) Bulusari.

Kalau ada tindak pidana korupsi pemanfaatan tanah yang diklaim sebagai Tanah Kas Desa maka Pemerintah Desa harus melaporkan semua perusahaan yang beroperasional, tidak hanya 1 perusahaan saja.

Meminta klarifikasi Pemerintah Desa Bulusari terkait pengaduan warga tentang Penarikan Biaya Akte Jual Beli yang sangat mahal.

Baca juga: Rencana Revitalisasi Mundur Terdampak Covid-19, Kondisi Gedung Kesenian Kota Batu Memprihatinkan

Baca juga: Beredar Spanduk Serangan, Kampanye Hitam Membayangi Pilkada Banyuwangi

Baca juga: Daftar Harga Mobil Bekas Chevrolet Spin November 2020, Termurah Rp 60 Jutaan, LMPV Pilihan Keluarga

Dan, menuntut kepala desa mengusut para perangkat desa yang menerima setoran bulanan dari penambang galian pasir batu (sirtu).

Diduga kuat, setoran bulanan dari penambang yang telah berjalan bertahun-tahun tersebut tidak masuk dalam kas desa. Uang setoran itu justru dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi para perangkat desa.

“Pemerintah desa dan kecamatan harus memanggil dan mengusut para perangkat desa yang mendapat uang bulanan dari penambangan sirtu di Dusun Jurang Pelen. Uang setoran itu ternyata digunakan untuk kepentingan pribadi,” kata Pujianto, seorang pengunjuk rasa.

Menurutnya, tuntutan pengembalian TKD dari PT Wirabumi karena selama ini tidak memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan desa. Dengan tidak diperpanjangnya status HGU tersebut, diharapkan bisa dikelola kembali oleh masyarakat.

“PT Wirabumi tidak memberikan kontribusi untuk kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kami minta agar status HGU tidak diperpanjang lagi,” tandanya kepada TribunJatim.com.

Kades Bulusari Siti Nurhayati menjelaskan, persoalan setoran terhadap perangkat desa sudah terjadi sejak sebelum kepemimpinannya.

Pihaknya meminta jika ada pihak yang merasa dirugikan atas setoran bulanan tersebut untuk segera melaporkannya kepada aparat berwenang.

“Soal status HGU yang dipersoalkan warga, kami siap memfasilitasi dengan Badan Pertanahan Negara (BPN). Warga bisa mengajukan keberatan atas perpanjangan HGU PT Wirabumi,” kata Kades Siti Nurhayati kepada TribunJatim.com. (lih/Tribunjatim.com)

Penulis: Galih Lintartika
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved