Breaking News:

Kemendagri Yakin Pilkada Tak akan Jadi Kluster Penyebaran Covid-19: Kekhawatiran Itu Tidak Terbukti

Safrizal mengatakan kekhawatiran Pilkada akan jadi kluster penyebaran Covid-19 tidak terbukti setelah dievaluasi sekian waktu.

Editor: Ficca Ayu Saraswaty
freepik.com
Ilustrasi virus Corona - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menampik penyelenggaraan Pilkada Serentak akan menjadi kluster penyebaran Covid-19. 

TRIBUNJATIM.COM - Pilkada Serentak dikhawatirkan akan menjadi kluster penyebaran Covid-19.

Namun, menurut Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meyakini hal itu tampaknya tak akan terjadi.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menampik penyelenggaraan Pilkada Serentak akan menjadi kluster penyebaran Covid-19.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal dalam keterangannya, Selasa (17/11/2020).

Safrizal mengatakan kekhawatiran Pilkada akan jadi kluster penyebaran Covid-19 tidak terbukti setelah dievaluasi sekian waktu.

Menurut Wakil Ketua Satgas Penanganan Covid-19 tersebut, dari data yang pihaknya kumpulkan malah terjadi penurunan zonasi risiko.

“Kami kasih contoh, pada awal kita menyelenggarakan kampanye, kami startnya dari tanggal 6 September, sudah mulai menyelenggarakan kampanye Pilkada, zonasi daerah merahnya itu pada 45 daerah dari 309 daerah yang daerahnya ada Pilkadanya, baik Pilkada bupati/walikota maupun gubernur," ujar Safrizal.

Baca juga: Pandemi Covid-19 Tak Terlalu Berdampak pada Pendapatan Pajak di Sidoarjo: WP Punya Kesadaran Tinggi

Baca juga: Positif Covid-19 Jember Naik Usai Libur Panjang, Ada Belasan hingga Puluhan Kasus Baru di November

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, saat Rapat Koordinasi Kesiapan Pilkada Serentak 2020 di wilayah Provinsi Jawa Timur, di Hotel JW Marriott, Jalan Embong Malang, Surabaya, Jumat (26/6/2020).
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, saat Rapat Koordinasi Kesiapan Pilkada Serentak 2020 di wilayah Provinsi Jawa Timur, di Hotel JW Marriott, Jalan Embong Malang, Surabaya, Jumat (26/6/2020). (TRIBUNJATIM.COM/SOFYAN ARIF CANDRA)

Evaluasi disebutnya dilakukan secara regular yang kesemuanya dibahas, mulai dari perkembangan kepatuhan terhadap protokol kesehatan, hingga data terkait pelanggaran protokol kesehatan.

Safrizal menyebut sudah ada 82 kepala daerah yang mendapat teguran tertulis dari Mendagri Tito Karnavian.

Namun, diterangkan Safrizal, Kemendagri tidak memiliki wewenang untuk menegur pasangan calon yang melanggar protokol kesehatan, karena merupakan wewenang Bawaslu.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved