Buka Debat Kedua Pilkada Kota Pasuruan 2020, Gus Ipul-Mas Adi Ungkap Fakta dan Beri Solusi

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Galih Lintartika

TRIBUNJATIM.COM, PASURUAN - Pasangan Calon Wali Kota Pasuruan dan Wakil Wali Kota Pasuruan nomor urut 01, Saifullah Yusuf-Adi Wibowo atau Gus Ipul - Mas Adi memulai debat kedua dengan optimistis, Rabu (18/11/2020) malam.

Dalam debat bertemekan "Strategi Memajukan Daerah dan Penyelesaian Persoalan Daerah," Gus Ipul mengungkap fakta dan memberikan solusi untuk menyelesaikan persoalan.

Gus Ipul mengatakan, pembangunan Kota Pasuruan sekarang ini tanpa arah. Salah satu contohnya, belum adanya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sampai saat ini.

Tak hanya itu, kata Gus Ipul, dari beberapa fakta yang didapatkan, ada juga permasalahan ekonomi yang terjadi di Kota Pasuruan. 

Mulai pengangguran meningkat, kesenjangan pendapatan lebih tinggi dari Jatim, kapasitas fiskal sangat rendah, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya 18 persen dari pendapatan.

Baca juga: Blusukan, Cawali Gus Ipul Pastikan Akan Menaikkan Besaran Bansos untuk Masyarakat Kota Pasuruan

Baca juga: Cawali Teno Siap Beri Beasiswa Mahasiswa Asli Kota Pasuruan, Syaratnya Beprestasi Minimal IPK 3,5

Ada juga permasalahan sosial, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah kedua level kota di Jawa Timur, kasus gizi buruk masih tinggi, fasilitas kesehatan terbatas, dan lainnya.

"Ada juga permasalahan infrastruktur dasar, seperti RTH turun, 13,22 persen rumah tangga belum memiliki fasilitas MCK yang memadai," kata Gus Ipul.

Tak hanya itu, kata Gus Ipul, ada 45,71 persen masyarakat Kota Pasuruan yang belum tersaluri PDAM, dan hanya 53,53 persen ruas jalan dalam kondisi baik.

"Akibat mismanajemen dan tata kelola pemerintahan tanpa arah ini, membuat pembangunan Kota Pasuruan tidak maksimal, bahkan cenderung terus mengalami penurunan," sambung dia.

Baca juga: Harga Tiket Masuk Kebun Pak Budi Pasuruan, Pilihan Camping Asyik, Bisa River Tubing-Flying Fox

Baca juga: Bertemu Cawali Gus Ipul, Atlet-atlet Kota Pasuruan Curhat 2 Tahun Diterlantarkan Pemkot