Breaking News:

Pilkada Trenggalek 2020

Hasil Rekapitulasi Pilkada Trenggalek 2020, Partisipasi Naik Tipis di Tengah Pandemi Covid-19

Rekapitulasi hasil perhitungan suara Pilkada Trenggalek 2020, Selasa (15/12/2020), menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat

TribunJatim.com/ Aflahul Abidin
Proses rekapitulasi Pilkada Trenggalek 

TRIBUNJATIM.COM, TRENGGALEK - Rekapitulasi hasil perhitungan suara Pilkada Trenggalek 2020, Selasa (15/12/2020), menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang meningkat tipis di banding Pilkada 2015.

Padahal, proses pemungutan suara kali ini digelar di tengah pandemi virus Corona atau Covid-19.

Hasil rekapitulasi menunjukkan, partisipasi masyarakat pada pencoblosan 9 Desember lalu di angka 67,9 persen. Sementara pada Pilkada 2015, jumlahnya 67,8 persen.

"Meskipun di tengah pandemi, ada kenaikkan 0,1 persen. Ini prestasi semua pihak. Kami ucapkan terima kasih telah menyebarkan informasi (soal Pilkada)," kata Ketua KPU Kabupaten Trenggalek Gembong Derita Hadi.

Saat rekapitulasi masih berjalan di tingkat desa Jumat (11/12/2020), Gembong sempat memprediksi partisipasi itu menurun tipis. Yakni di angka 67,51 persen.

"Tapi hasil rekapitulasi tingkat kabupaten menunjukkan ternyata justru ada kenaikkan," sambung Gembong kepada TribunJatim.com.

Baca juga: Rahasia Sukses Demokrat Raih 12 Kemenangan di Pilkada se-Jatim: Kerja Tim Luar Biasa

Baca juga: Sungai Brantas Meluap, 1 Warung dan 6 Perahu Penyebrangan di Desa Maesan Kediri Tak Bisa Beroperasi

Baca juga: Terkuak Cara Baim Wong Palsu Tipu Korban Pakai Giveaway Rp 50 Juta, Suami Paula Meradang: Inget Dosa

Meski partisipasi tetap lebih rendah dibanding target 70 persen, KPU Trenggalek tetap beranggapan positif.

"Kalau bukan di masa pandemi, saya kira kenaikan bakal lbih tingi. Banyak hal yang memengaruhi orang datang ke TPS saat pandemi," ujarnya kepada TribunJatim.com.

Di sisi lain, tingkat suara tidak sah pada Pilkada Trenggalek kali ini berjumlah 13.864 suara.

Gembong menyebut, suara tidak sah terjadi bukan karena pemilih tak mengerti cara mencoblos yang benar. Namun karena pemilih sengaja tak mengesahkan suaranya.

Setelah rekapitulasi tingkat kabupaten, KPU kini tinggal menunggu register dari Mahkamah Konstitusi (MK) sebelum penetapan calon bupati dan wakil bupati.

"Penetapan itu paling lama 5 hari setelah register keluar. Paling lama dari itu, tiga hari kami usulkan untuk pelantikan," ucap Gembong. (fla/Tribunjatim.com)

.

Penulis: Aflahul Abidin
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved