Breaking News:

Mendagri Larang Adanya Mutasi PNS Sampai Kepala Daerah Terpilih Dilantik

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melarang kepala daerah yang masa jabatannya selesai setelah Pilkada 2020, untuk tidak melakukan mutasi PNS

sri wahyunik/surya
Sekda Kabupaten Jember Mirfano 

TRIBUNJATIM.COM, JEMBER - Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian melarang kepala daerah yang masa jabatannya selesai setelah Pilkada 2020, untuk tidak melakukan mutasi PNS di daerah masing-masing. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jember Mirfano.

Menurut Mirfano, pada 23 Desember lalu, Mendagri mengeluarkan surat dan dikirimkan ke daerah yang menggelar Pilkada. Pihaknya yang berada di Pemkab Jember juga mendapatkan surat tersebut.

"Berdasarkan surat 23 Desember itu, ada dua amanat larangan dari Mendagri kepada kepala daerah (yang menggelar Pilkada 2020)," ujar Mirfano, Minggu (27/12/2020).

Pertama, bupati dilarang melakukan penggantian pejabat sampai dengan dilantiknya bupati terpilih. Kedua, kepala daerah tidak boleh mengusulkan penggantian pejabat ke Kemendagri.

"Ada dua larangan itu yang harus dipatuhi Pemkab yang kemarin menggelar Pilkada. Itu larangan dari Mendagri, jadi tidak boleh ada mutasi apapun," ujar Mirfano.

Baca juga: Hasil Vaksin Covid-19 Sinovac Berbeda-beda Tiap Negara? Simak Tingkat Kemanjuran dan Faktornya

Baca juga: Belum Menikah, Rizky Billar Sudah Bahas Malam Pertama, Lesty Kejora sampai Malu Dilihat Banyak Orang

Baca juga: TRAGEDI Datangnya Sinterklas ke Panti Jombo, Ratusan Orang Tertular Covid-19, Belasan Lansia Tewas

Kabupaten Jember termasuk daerah yang menggelar Pilkada pada Desember 2020. Sementara itu, masa kepemimpinan Bupati Faida dan Wakil Bupati Abdul Muqit Arief akan selesai pada pertengahan Februari 2021.

Berdasarkan hasil penghitungan Pilkada 2020 oleh KPU Jember, Kabupaten Jember akan memiliki kepala daerah baru yakni Hendy Siswanto dan Muh Balya Firjaun Barlaman. Bupati Faida yang ikut berkontestasi di Pilkada tersebut, kalah suara.

"Terkait isi surat itu berbunyi larangan, jadi ya tidak boleh ada mutasi apapun," tegas Mirfano kepada TribunJatim.com.

Terkait sejumlah jabatan yang kosong di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Jember, Mirfano menambahkan, sebaiknya jabatan yang kosong itu dibiarkan sampai pelantikan kepala daerah terpilih.

"Sebaiknya menunggu sampai pelantikan bupati baru. Ini hanya sekitar sebulan lagi, sebaiknya semua pihak mematuhi perintah Mendagri ini," tegasnya.

Ketika ditanya informasi tentang adanya penunjukkan Plt di sejumlah OPD beberapa hari terakhir, Mirfano membantah informasi tersebut.

"Itu hanya isu saja, ada penggantian pejabat dan Plt. Tidak ada itu," pungkasnya kepada TribunJatim.com. (Sri Wahyunik/Tribunjatim.com)

Penulis: Sri Handi Lestari
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved