Nelayan Tradisional Kabubaten Gresik Kesulitan Dapat BBM Bersubsidi, KNTI Buka Suara

Reporter: Sugiyono | Editor: Heftys Suud

TRIBUNJATIM.COM, GRESIK - Para nelayan tradisional di Kabupaten Gresik mengeluh sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Hingga Jumat (22/1/2021), banyak nelayan tradisional mengeluh mendapatkan BBM non subsidi dengan harga lebih mahal. 

Ketua DPD Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Kabupaten Gresik, Agus Dasuki, mengatakan, permasalah hak akses nelayan tradisional terhadap BBM bersubsidi menjadi masalah yang menahun.

Baca juga: Dinas PU  Bina Marga Lamongan Kebut Perbaikan Darurat Permukaan Jalan  Pasca Banjir Bengawan Jero

Baca juga: Ada Sumber Air Panas Ditemukan di Kepulungan Berpotensi Jadi Tujuan Wisatawan

Hingga kini tidak jelas bagaimana penyelesaian.

"Secara gamlang isu kurangnya kuota BBM bersubsidi mencuat. Namun, bukan itu saja permasalahannya. Kurangnya pengawasan penyerapan BBM bersubsidi juga perlu di sorot. Siapa saja mengakses BBM bersubsidi tersebut?," kata Agus. 

Lebih lanjut Agus mengatakan, masih banyak nelayan kecil tradisional yang belum mendapatkan BBM bersubsidi.

"Kalaupun dapat BBM, dengan harga yang cukup jauh dari harga BBM bersubsidi yang sudah ditetapkan," imbuhnya. 

Selain itu, nelayan tradisional di Kabupaten Gresik belum bisa maksimal mengakses BBM bersubsidi  disebabkan beberahal hal.

Baca juga: Tusuk Istrinya yang Berusia 14, Suami Baca Chat Korban & Mantan Kekasih, Berawal Pelukan Ditolak

Baca juga: Comeback Brilian, Eden Hazard Buat Catatan Langka di Markas Deportivo Alaves

Diantaranya, kurangnya infrastruktur pendukung, kurangnya akses informasi dan jauhnya SPBU dengan tempat tinggal para nelayan.

"Ini jelas kurangnya keberpihakan anggaran pemerintah utamanya pemerintah kabupaten terhadap nelayan," imbuhnya. 

Dari sulitnya mendapatkan BBM bersubsidi, Agus  berharap pemerintah daerah maupun pusat dapat memberikan anggaran yang cukup untuk membangun infrastruktur, sehingga nelayan tradisional dapat mengakses BBM bersubsidi dengan maksimal.

Selain itu, perlu skema pengawasan yang jelas tentang penyerapan BBM bersubsidi, agar jangan sampai kuota ditambah, namun yang mengakses bukan nelayan  tradisional. 

"Tapi tengkulak-tengkulak BBM eceran yang rela mengantri sejak subuh, kemudian dijual dengan harga diatas harga SPBU ke masyarakat umum dan nelayan," katanya. 

Selain itu, diharapkan kepada Pemerintah memberi kepercayaan kepada kelompok nelayan untuk mengelola SPB Nelayan sendiri.

"Melalui koperasi-koperasi nelayan misalnya, disokong dengan permodalan dan pendampingan, agar benar-benar berkelanjutan. Sehingga, nelayan betul-betul tercukupi di negara yang melimpah hasil lautnya," katanya.