Penanganan Covid

Teknis Penerapan PPKM Mikro di Kota Malang, Bakal Ada Posko di Setiap Kelurahan

Begini teknis penerapan PPKM Mikro di Kota Malang, bakal ada posko di tiap kelurahan. Namun Sutiaji memastikan tak ada penyekatan.

Penulis: Rifki Edgar | Editor: Dwi Prastika
TRIBUNJATIM.COM/RIFKI EDGAR
Wali Kota Malang, Sutiaji, Senin (8/2/2021). 

Reporter: Rifki Edgar | Editor: Dwi Prastika

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Kota Malang kini sedang mempersiapkan diri melanjutkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM jilid III yang dimulai pada 9-22 Februari 2021.

Hal ini setelah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan Instruksi Mendagri Nomor 3 Tahun 2021.

Instruksi tersebut menekankan setiap daerah agar menerapkan PPKM berbasis mikro yang ditunjukkan di tingkat desa maupun kelurahan.

Di mana setiap kelurahan nanti, harus memiliki posko untuk penanganan dan pengendalian Covid-19.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Malang, Sutiaji menyampaikan, dirinya menyambut baik adanya penerapan PPKM Mikro.

Penerapan PPKM Mikro di Kota Malang, Tak Akan Dilakukan Penyekatan di Tiap Kampung

Meja Siswa SD di Kota Malang Diberi Pembatas Sebagai Persiapan Pembelajaran Tatap Muka

Hal inilah yang nantinya dapat mengedukasi dan menambah literasi masyarakat berkaitan dengan pandemi Covid-19.

"Nanti setiap kelurahan harus menerapkan PPKM Mikro. Biar masyarakat mendapatkan literasi dan pendampingan. Karena kalau dari masyarakat paham dan sadar. Penanganan akan bisa segera tertangani dengan baik," ucapnya, Senin (8/2/2021).

Sutiaji menyampaikan, istilah PPKM Mikro ini sebenarnya sudah dilakukan sejak lama oleh Kota Malang.

Seperti adanya kampung tangguh dan posko yang dipusatkan di masing-masing kantor kelurahan.

BREAKING NEWS: Rektor ITN Malang Prof Dr Ir Kustamar Meninggal Dunia Karena Sakit

Hendak Buang Air di Sungai Brantas, Warga Malang Lari Terbirit-birit Temukan Sesosok Mayat Perempuan

Dalam PPKM Mikro ini pihaknya akan melakukan mitigasi sejak dini dengan menginstruksikan setiap RT RW di tiap kelurahan.

RT RW diharuskan memantau kondisi warganya apabila ada yang sakit maupun ada yang melakukan isolasi mandiri.

Peran mereka diharapkan oleh Sutiaji dapat membantu puskesmas maupun tim satgas di masing-masing kelurahan dalam melakukan pemantauan kepada masyarakat.

Satpol PP Kota Malang Imbau Masyarakat Tak Bongkar Segel Larangan Duduk di Bangku Taman

Sepanjang Januari 2021, Ada 40 Kejadian Bencana di Kota Malang, Kerugian Capai Rp 400 Juta

"Mulai awal dulu setiap kelurahan sudah menjadi posko. Di sana ada koordinasi. saat ini kelurahan punya data yang sakit berapa, yang terkena Covid-19 berapa, kunjungan dari puskesmas gimana kalo isolasi mandiri," ujarnya.

"Saat ini di Kota Malang ada 96 RW dan kelurahan tangguh, jadi itu akan kami kuatkan. Karena ada ketangguhan informasi, ketangguhan kegiatan, ekonomi dan modul lainnya," tandasnya.

Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved