Dua Hari Lagi Bupati Fadeli Lengser, 348 Pegawai P3K Belum Terima SK

Reporter : Hanif Manshuri | Editor : Yoni Iskandar

TRIBUNJATIM.COM, LAMONGAN - Sebanyak 348 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dari 3 Dinas Pertanian, Kesehatan dan PendidikanKabupaten lamongan  yang dinyatakan lulus seleksi belum ada kepastian kapan tanda tangan kontrak.

Padahal pemberkasan ratusan P3K yang sudah dinyatakan lulus tes pada 2019 sudah tuntas pada Desember 2020.

Upaya tiga orang koordinator perwakilan P3K dari 3 Dinas Pertanian Said, Dinas Pendidikan Ahmad Wasiran dan Dinas Kesehatan Sis Tridiyatno menemui Badan Kepegawaian Daerah Lamongan juga belum mendapatkan kepastian jawaban.

"Jawabannya katanya menunggu 01 (Bupati, red), " kata Koordinator P3K Dinas Pendidikan, Ahmad Wasiran kepada wartawan, Senin (15/2/2021).

Baca juga: Krisdayanti Tak Dilibatkan Aurel di Pernikahan Putrinya dan Atta Halilintar: Enggak Usah Dipaksa

Baca juga: Panduan Pendaftaran SNMPTN 2021, Sudah Dibuka Pukul 15.00 WIB, Login di snmptn.ltmpt.ac.id

Baca juga: Tina Toon Syok Dikasih Ahok Angpao saat Rayakan Imlek, Suami Puput Nastiti Devi: Tidak Banyak Isinya

Tidak hanya Wasiran, Said dan Sis sudah puluhan kali menanyakan ke BKD, sejuah ini masih belum ada kepastian.

Menurut para koordinator ini, Pemkab Lamongan dinilai lambat dalam memproses kebutuhan para pegawai P3K. Mereka segera ingin tahu kapan Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) ada ditangan, sementara SK per Januari 2021 juga belum diterimakan para pegawai P3K.

Yang dikhawatirkan para calon pegawai P3K adalah hilangnya masa kerja dari tanggal SK tertera karena sampai pertengahan Pebruari ini belum ada SPMT.

Jika SPMT mundur sampai Maret, yang dipertanyakan adalah kemana gaji dua bulan sebelumnya, Januari - Pebruari.
Said menambahkan, pemberkasan semua sudah beres, Dinas Pertanian, 104, Dinas Pendidikan 181 orang, sedang Dinas Kesehatan 63 orang.

"Cuman sampai hari ini, proses kontrak P3K itu di mana dan bagaimana. Itu kita rasakan kok belum ada titik temu, " katanya.

Komunikasi terakhir dengan BKD, hanya dijawab, menunggu bupati. Kenapa harus menunggu bupati baru, apapun yang terjadi di Lamongan ini, bupati mempunya pembantu, dan utnuk urusan kepegawaian, sebetulnya kembali ke BKD.

"Saya tanya ke BKD. tapi kok jawabnya apa katanya Lamongan 1. Kami merasa ada kebuntuan di sini, " seloroh Wasiran.

Diungkapkan, beberapa kabupaten sudah selesai semua, bahkan tanda tangan kontrak sampai penyerahan SK sudah. Tapi Lamongan sampai sekarang belum ada titik terang, belum tandatangan kontrak kerja sampai hari ini.

Jadi keterlambatan dari BKD ini akan sangat berdampak bagi pegawai P3K yang selama ini sudah berkarya di Kabupaten Lamongan (sebagai tenaga honorer dan kontrak).

"Kita ini sudah bekerja bukan baru setahun atau 2 tahun, tapi sudah puluhan tahun, " tandas Said.