Breaking News:

Plh Bupati Jember Luruskan Struktur Organisasi Pemkab Jember Mengacu Pada Surat Gubernur

Pelaksana Harian (Plh) Bupati Jember Hadi Sulistyo memegang keputusan gubernur Jawa Timur terkait struktur organisasi di Pemkab Jember.

sri wahyunik/surya
Sertijab Bupati Jember kepada Plh Bupati Jember, Rabu (17/2/2021) 

Reporter : Sri Wahyunik | Editor : Yoni Iskandar

TRIBUNJATIM.COM, JEMBER - Pelaksana Harian (Plh) Bupati Jember Hadi Sulistyo memegang keputusan gubernur Jawa Timur terkait struktur organisasi di Pemkab Jember.

Keputusan gubernur itu tertuang dalam surat tertanggal 15 Januari 2021 yang menyebut jika penunjukan Plt sekretaris daerah, pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan Pemkab Jember cacat prosedur.

Penunjukkan Plt pejabat struktural itu dilakukan oleh Bupati Jember periode 2016 - 2021, Faida, tidak lama sebelum lengser.

Surat gubernur itu sama dengan menguatkan jika struktur organisasi di Pemkab Jember masih memakai payung hukum KSOTK tahun 2016.

Baca juga: Jelang Penerimaan Mahasiswa Baru, PPG Unusa Raih Akreditasi B

Baca juga: Liverpool vs Everton - Senjata Rahasia The Reds Selain Trio Firmansah

Baca juga: Gus Baha: Sujud Itu Keren, Sujud Sebagai Identitas Hamba Allah

"Saya menjadi Plh bupati itu melaksanakan perintah gubernur. Tentunya saya juga akan melaksakan surat gubernur tertanggal 15 Januari itu. Tentang siapanya (nama-nama pejabat), tunggulah hari Senin nanti. Saya akan mengumpulkan ASN Pemkab Jember," ujar Hadi, Jumat (19/2/2021).

Meskipun berpegang terhadap surat gubernur tertanggal 15 Januari 2021, Hadi mengaku tetap akan mempelajari kondisi struktur organisasi di lingkungan Pemkab Jember.

"Bagaimanapun saya harus mempelajarinya juga," imbuh Hadi kepada TribunJatim.com.

Surat gubernur yang menyebut penunjukkan Plt pejabat struktural itu cacat prosedur, sama dengan menafikkan kebijakan Faida di akhir kepemimpinannya. Artinya, pejabat yang menjabat di OPD berdasarkan aturan KSOTK tahun 2016 yang diakui oleh Pemprov Jatim.

Seperti diberitakan, di akhir masa jabatannya, Faida membuat kebijakan kontroversial yang membuat gonjang-ganjing di kalangan ASN Pemkab Jember. Menjelang lengser, dia mencopoti sejumlah pejabat struktural, dan menunjuk Plt pejabat.

Di sisi lain, para pejabat yang dicopot melawan dan tidak menerima keputusan itu. Akibatnya, ada dualisme pejabat di sejumlah pos, seperti dua sekda, dua camat, dua kepala dinas, juga dua kepala bagian.

Jabatan ganda itu diisi oleh pejabat definitif versi KOTK 2016, dan Plt atau Plh yang ditunjuk oleh Faida.

Bahkan di kursi Sekda Kabupaten Jember juga ada dua orang pejabat yakni Sekda Mirfano, dan Plh Sekda Ahmad Imam Fauzi.

"Untuk nanti orangnya siapa, tunggu hari Senin ya. Pastinya saya akan meluruskan perihal struktur organisasi ini," pungkasnya kepada TribunJatim.com.

Penulis: Sri Wahyunik
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved