Breaking News:

Virus Corona di Malang

Wali Kota Sutiaji: PPKM Mikro di Kota Malang Tak Ada Batas Waktu, WFH dan WFO Diperbarui Jadi 50:50

Sutiaji, Wali Kota Malang sebut PPKM Mikro tidak usah ada batasan waktu. Optimis Kota Malang dapat mengendalikan penyebaran Covid-19.

SURYAMALANG.COM/RIFKI EDGAR
Wali Kota Malang, Sutiaji. 

Reporter: Rifky Edgar | Editor: Heftys Suud

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Evaluasi terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang saat penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Malang.

Salah satunya ialah dengan menerapkan sistem bekerja di rumah (WFH) dan bekerja di kantor (WFO) dengan perbandingan 50:50.

Kebijakan ini diperbarui, sebelumnya aturan WFH dan WFO memiliki perbandingan 75:25.

Baca juga: Pemuda Jatuh dari JPO Jalan Diponegoro Diduga Bunuh Diri, Tubuhnya Sempat Tertabrak Mobil Pikap

Baca juga: 3 Pilar Kelurahan Tambaksari Lakukan Contact Tracing, Imbau Masyarakat Kurangi Mobilitas

"PPKM Mikro tidak usah ada batasan waktu. Nanti akan terus kami evalusi. Seperti WFH WFO 50:50 dan untuk unit usaha perbandingannya 75:25 dengan memberlakukan pembatasan pengunjung sebesar 50 persen," ucapnya Sutiaji, Wali Kota Malang, belum lama ini.

Dengan menerapkan PPKM Mikro tanpa ada batasan waktu ini, Sutiaji optimis, Kota Malang dapat mengendalikan penyebaran virus Corona ( Covid-19 ).

Pasalnya, selama PPKM Mikro berlangsung, jumlah kasus Covid-19 di Kota Malang mengalami penurunan.

Baca juga: 1 Orang dalam Iring-iringan Manten Meninggal Positif Covid-19, Kalikepiting Bersiap Swab Lingkungan

Baca juga: Liga 2 2021 Berjalan Tanpa Penonton, PSHW Minta Subsidi Klub Naik Minimal 100 Persen

Begitu juga dengan bed occupancy rate (BOR) di tiap rumah sakit rujukan Covid-19 di Kota Malang juga mengalami penurunan pasien.

"Pelan tapi pasti ekonomi dan sosial kita terus meningkat, dan Covid-19 harus bisa dikendalikan," ucapnya.

Selain itu, dengan pembentukan posko Covid-19 di masing-masing kelurahan hingga tingkatan RT diharapkan oleh Sutiaji dapat berjalan secara maksimal.

Posko tersebut yang nantinya akan memantau mobilitas orang. Baik warga yang tinggal di daerah tersebut maupun bagi para tamu maupun pendatang.

"Karena pembatasan mobilitas orang ini diawasi di RT RW. Seperti halnya kita yang datang ke rumah juga kembali ke RT RW. Dengan begitu maka akan terpantau. Koordinasi dan laporan harus ada. Misalkan kalau ada yang sakit bisa langsung dibawa ke Puskesmas terdekat," tandasnya.

Penulis: Rifki Edgar
Editor: Hefty Suud
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved