Breaking News:

Penanganan Covid

Tak Jadi Berakhir Hari Ini, Penerapan PPKM Mikro di Ponorogo Diperpanjang Hingga 8 Maret

Tak jadi berakhir hari ini, penerapan PPKM Mikro di Ponorogo diperpanjang hingga 8 Maret 2021 mendatang.

TRIBUNJATIM.COM/SOFYAN ARIF CANDRA
Pemerintah Desa Trisono, Kecamatan Babadan, Ponorogo, melakukan karantina wilayah setelah ada satu keluarga terpapar Covid-19, Senin (8/2/2021). 

Reporter: Sofyan Arif Candra Sakti | Editor: Dwi Prastika

TRIBUNJATIM.COM, PONOROGO - Pemerintah Kabupaten Ponorogo akan memperpanjang masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Mikro.

Sejatinya, PPKM Mikro akan berakhir pada Senin (22/2/2021).

Namun Pemkab Ponorogo akan memperpanjang PPKM Mikro mulai 23 Februari sampai 8 Maret 2021.

"Kita memperpanjang menyesuaikan dengan pemerintah pusat dan provinsi," kata Plh Bupati Ponorogo, Agus Pramono, Senin (22/2/2021).

Agus Pramono sendiri mengklaim pelaksanaan PPKM Mikro di Ponorogo sangat efektif untuk menekan angka penularan Covid-19.

Baca juga: Truk Pembawa Ayam Selip dan Terguling di Tikungan Bibis Ponorogo, Sopir Tewas, Muatan Berhamburan

Baca juga: BPCB Jatim Persiapkan Pemugaran Candi Mirigambar Tulungagung, Ada Cerita Panji di Balik Reliefnya

Satu di antara indikatornya adalah mayoritas Rukun Tetangga (RT) di Ponorogo berada di zona kuning dan lainnya zona hijau.

Agar PPKM Mikro lebih efektif, Pemkab Ponorogo juga mengebut pencarian dana desa (DD) untuk mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di desa-desa.

Agus Pramono menjelaskan, operasional Posko Penanganan Covid-19 di setiap desa memang bergantung pada dana desa.

Saat ini, dana desa sudah disalurkan kepada 89 pemerintah desa dari 281 desa yang ada.

Baca juga: Wakil Bupati Nganjuk Positif Covid-19, Jalani Isolasi di RSUD Kertosono Bersama Istri dan Anak

Baca juga: Pencairan Dana Desa Lancar, Pemkab Ponorogo Sebut Penerapan PPKM Mikro Bisa Optimal

"Ini tergolong lancar, dan Ponorogo termasuk 7 kabupaten di Jawa Timur yang bagus dan cepat dalam penyaluran dana desa ini," terangnya.

Dana desa tersebut, lanjut Agus Pramono, memang harus disisihkan sebagian untuk penanganan Covid-19, minimal 8 persen.

Penulis: Sofyan Arif Candra Sakti
Editor: Dwi Prastika
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved