Breaking News:

Ombudsman Dukung Penuh Pegawai Non ASN Wajib Ikut BPJS Ketenagakerjaan

Ombudsman mendukung penuh pentingnya pegawai non ASN wajib ikut BPJS Ketenagakerjaan agar semakin terlindungi.

Editor: Ndaru Wijayanto
TRIBUNJATIM/istimewa
Deputi Direktur Wilayah BPJAMSOSTEK Jawa Timur didampingi jajaran Kepala Kantor Cabang BPJAMSOSTEK Surabaya Raya melakukan koordinasi bersama Ombudsman Perwakilan Jawa Timur. 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Dalam rangka perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada tenaga kerja dan pegawai non ASN (Aparatur Sipil Negara), BPJAMSOSTEK gencar lakukan sosialisasi dengan stakeholder.

Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Deny Yusyulian, Rabu (10/3/2021), mengatakan, masih banyak pegawai non ASN yang belum terlindungi program BPJAMSOSTEK, bahwa setiap pegawai pemerintah non ASN wajib diikutsertakan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Hal itu sesuai amanat UU No 40 Tahun 2004 tentang Sisten Jaminan Sosial Nasional (SJSN), UU No 24 Tahun 2011 tentang BPJS, dan Peraturan Presiden (Perpres) No 109/2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial.

Dalam pasal 5 ayat (3) Perpres No 109, penahapan dimulainya pendaftaran bagi pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara, dilakukan untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) paling lambat 1 Juli 2015, termasuk bagi pegawai non ASN .

Ia berharap semakin tergugah kesadaran seluruh pemda di Jawa Timur untuk mendaftarkan seluruh pegawai non-ASN dijajarannya sehingga semakin banyak tenaga kerja yang terlindungi program jaminan sosial.

"Bila kita lihat sudah banyak pegawai negeri dan honor daerah yang mengalami kecelakaan hingga meninggal dunia, tidak mendapatkan santunan dan pengobatan yang wajar. Dengan masuk dalam program BPJS Ketenagakerjaan, maka BPJS Ketenagakerjaan akan menanggung hingga sembuh untuk pengobatan akibat kecelakaan kerja, tidak ada batas biaya lagi, hanya berdasarkan resume medis," jelasnya.

"Hal ini membuktikan negara hadir untuk memberikan kepastian perlindungan atas risiko sosial dan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia," imbuh Deny Yusyulian.

Baca juga: Lindungi Pekerja, BPJAMSOSTEK Gandeng REI Jawa Timur dan Bank BTN

Baca juga: Perluas Kepesertaan BPJAMSOSTEK Kunjungi Kementerian Agama Jawa Timur: Guru Harus Dapat Perlindungan

Baca juga: Program Relaksasi BPJAMSOSTEK Berakhir, Keringanan yang Diberikan untuk Peserta Tembus Rp 3,9 T

Menanggapi hal tersebut, Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Timur, Agus Muttaqin menyampaikan dukungannya untuk percepatan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pegawai non ASN.

"Dengan terdaftar sebagai peserta, BPJS Ketenagakerjaan akan menanggung hingga sembuh untuk pengobatan akibat kecelakaan kerja, tidak ada batas biaya lagi, hanya berdasarkan resume medis," ucapnya.

Agus menyatakan betapa pentingnya kepesertaan pegawai non-ASN di BPJS Ketenagakerjaan untuk melindungi seluruh peserta dari kecelakaan kerja dan memberikan rasa aman dan nyaman ketika melakukan pekerjaan serta tugas sehari hari. (*)

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved