Breaking News:

Berita Pasuruan

Pemkab Pasuruan Siapkan Rp 9,3 Miliar Untuk Bayar Iuran BPJS Kesehatan Aparatur Desa

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan menyiapkan anggaran sebesar Rp 9,3 miliar untuk membayar tagihan BPJS Kesehatan Aparatur Desa selama setahun.

(Surya/Galih Lintartika)
Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf bersama sejumlah OPD Pemkab Pasuruan usai menerima penghargaan. 

Reporter : Galih Lintartik | Editor : Yoni Iskandar

TRIBUNJATIM.COM, PASURUAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan menyiapkan anggaran sebesar Rp 9,3 miliar untuk membayar tagihan BPJS Kesehatan Aparatur Desa selama setahun.

Atau jika dibagi selama 12 bulan, minimal per bulan Pemkab harus mengeluarkan anggaran sebesar Rp 573 juta. Dana yang disiapkan itu adalah komitmen Pemkab Pasuruan dalam memberikan jaminan kesehatan.

Kepala Bidang Bina Keuangan dan Pelayanan DPMD Kabupaten Pasuruan, Isminasih menjelaskan, iuran BPJS Kesehatan bagi aparatur desa di Kabupaten Pasuruan, ditanggung oleh dua pihak.

Selain oleh aparatur desa melalui penghasilan tetap (siltap) sebagian iurannya juga ditanggung oleh pemerintah daerah.

Untuk aparatur desa, setiap bulannya mereka dibebani Rp 42 ribu. Sementara, pemerintah daerah menanggung kurang lebih Rp 118 ribu perbulan untuk setiap aparatur desa.

Baca juga: Pelajar SLTA di Jatim dan NTT Wajib Tau, AHM Best Student 2021 Resmi Dibuka Adu Kreatifitasmu

Baca juga: Starting Grid MotoGP Portugal 2021 - Quartararo Terdepan, Marquez Baris Kedua, Rossi ke-17

Baca juga: Inilah Tips Ayu Kyla Motivator Langganan Rutan/Lapas Untuk Kuat Jalani Puasa

Di mana, iuran BPJS itu, untuk mengcover istri atau suami serta dua anaknya. Isminasih menguraikan, di Kabupaten Pasuruan setidaknya ada 4.841 aparatur desa.

Bukan hanya perangkat ataupun kepala dusun, tetapi juga ada kepala desa. Dengan jumlah tersebut, Pemkab menggelontorkan dana sekitar Rp 573 juta perbulan.

Bila dihitung selama setahun, anggarannya mencapai Rp 6,8 miliar.

"Dana tersebut hanya untuk yang dibayarkan Pemkab kepada BPJS Kesehatan. Belum termasuk iuran yang dibayarkan aparatur desa, melalui potongan Siltap," ujarnya kepada TribunJatim.com.

Isminasih menambahkan, iuran dari Siltap untuk BPJS Kesehatan, mencapai kurang lebih Rp 2,4 miliar. Dengan jumlah itu, iuran untuk pembayaran BPJS Kesehatan bagi aparatur desa, menyedot hingga Rp 9,3 miliar setahunnya.

"Memang baru tahun ini digulirkan. Karena sebelumnya, aparatur desa membayar iurannya secara mandiri," pungkasnya.

Penulis: Galih Lintartika
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved