Breaking News:

Berita Jatim

Geruduk DPRD Jatim, Para Buruh Minta Pemerintah Serius Awasi Pembayaran THR

Puluhan hingga ratusan buruh dari beberapa daerah di Jawa Timur kembali menggeruduk DPRD Jatim, Rabu (21/4/2021). Diantara tuntutan yang dibawa adalah

TribunJatim.com/ Yusron Naufal Putra
Para buruh menuntut pengawasan pembayaran THR secara maksimal 

Reporter : Yusron Naufal Putra | Editor: Januar AS

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Puluhan hingga ratusan buruh dari beberapa daerah di Jawa Timur kembali menggeruduk DPRD Jatim, Rabu (21/4/2021). Diantara tuntutan yang dibawa adalah agar pemerintah serius dalam pengawasan pembayaran THR nantinya. 

"Kita melakukan aksi di DPRD, ada beberapa hal yang kita sampaikan," kata Ardian perwakilan massa saat ditemui di lokasi.  

Mereka menggelar aksi persis di depan gerbang gedung DPRD Jatim di Jalan Indrapura Surabaya. Ada banyak spanduk yang mereka bawa. Spanduk tersebut bertuliskan tentang beragam tuntutan mereka, para kaum buruh di Jatim. 

Baca juga: Sambang DPRD Kota Surabaya, Laznas LMI Bahas Kolaborasi Kontribusi Model Pentahelix

Terkait THR, Ardian meminta pemerintah tak hanya membuka posko tempat aduan. Melainkan harus memastikan jika setiap laporan harus ditindaklanjuti. Penegakan hukum harus dilakukan bila ditemukan pelanggaran. 

"Karena itu, kita meminta pada pemerintah provinsi Jatim, dinas tenaga kerja segera buat posko THR di seluruh kabupaten/kota di Jatim. Kemudian, melakukan penegakan terhadap aturan THR ini," terangnya. 

Selain aspirasi terkait THR, Ardian juga menyampaikan tuntutan lain yang dibawa pihaknya adalah terkait penolakan UU Cipta Kerja. Mereka ingin para legislator terus menyampaikan aspirasi yang selama ini disuarakan kaum buruh tersebut. 

"Kita meminta dukungan DPRD Jatim untuk mengirimkan aspirasi kami tentang penolakan UU Cipta Kerja no 11 tahun 2020 ke mahkamah konstitusi. Karena prosesnya sekarang JR di MK," ujarnya. 

Ardian melanjutkan, tuntutan lain yang juga dibawa adalah terkait aspirasi agar Perda Jaminan Pesangon dibahas oleh DPRD Jatim. Sebab, dengan Perda tersebut diyakini dapat meminimalisasi konflik atau perselisihan antara buruh dengan pengusaha. 

"Perda ini tahun 2019 itu sudah masuk prolegda. Kemudian ditindaklanjuti di tahun 2021 ini. Jadi, di tahun ini ada prolegda yang masih membahas sistem jaminan pesangon ini. Tetapi, memang belum sepenuhnya dikerjakan. Karena itu kita meminta untuk komitmen kembali segera membahas perda ini," ungkapnya. 

Selain menggelar aksi di depan Gedung DPRD Jatim, perwakilan massa sempat menggelar audiensi dengan anggota DPRD Jatim, Hari Putri Lestari. Para buruh itu juga menyampaikan aspirasi pada anggota dewan yang ditemui tersebut. 

Kumpulan berita Jatim terkini
---

Penulis: Yusron Naufal Putra
Editor: Januar Adi Sagita
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved